Mengenal Muktamar Muhammadiyah dan Nama-Nama Ketua yang Terpilih

586367
Pasang Iklan Murah
Nadjib Hamid. (Aan/PWMU.CO)

PWMU.CO – Tahun depan (1-5/7/2020), Muhammadiyah akan menggelar Muktamar ke-48, di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Meski sudah ke-48, ternyata masih sering ada yang menanyakan tentang sejarah penggunaan istilah Muktamar.

Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi di dalam ormas Islam bersimbol matahari ini. Agenda utama yang dibicarakan adalah laporan pertanggungjawaban kepemimpinan selama seperiode, penyusunan program periode berikutnya, pemilihan pimpinan, dan menyikapi berbagai perkembangan aktual.

iklan

Terkait penggunaan istilah Muktamar, terdapat informasi penting dari lampiran buku kecil Muhammadiyah Abad XV Hijriyah: 70 Langkah ke Depan, karya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sangat legendaris, KH AR Fahruddin, yang terbit pertama pada September 1985.

Judul lampirannya pun sangat sederhana: Untuk Pengetahuan Para Anggota. Berupa tabel yang berisi daftar nama permusyawaratan, tahun dan tempat penyelanggaraannya. Karena terbit pada 1985, isinya hanya sampai Muktamar ke-41, di Surakarta. Dalam lampiran kedua, disebutkan nama-nama Ketua (baca: Ketua Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga Muktamar ke-41.

Sebagian sumber tulisan ini, diambil dari lampiran buku tersebut. Sisanya, dari pengalaman beberapa kali mengikuti perhelatan akbar tersebut, yaitu Muktamar ke-40 di Surabaya hingga ke-47 di Makassar.

Sejak 1912 hingga 1925, istilah yang dipakai adalah Rapat Tahunan. Tempat penyelenggaraannya, semua di kota kelahiran, Yogyakarta. Yakni I (1912), II (1913), III (1914), IV (1915), V (1916), VI (1917), VII (1918), VIII (1919), IX (1920), X (1921), XI (1922), XII (1923), XIII (1924), dan XIV (1925).

Selanjutnya, berubah menjadi Kongres Tahunan. Istilah tersebut hanya digunakan dua kali. Yakni Kongres Tahunan XV (1926) di Surabaya, dan Kongres Tahunan XVI (1927) di Pekalongan.

Pada 1928, berubah lagi menjadi Kongres Besar Tahunan (ke-17), di Yogyakarta; Ke-18 (1929) di Surakarta; ke-19 (1930) di Minangkabau; Ke-20 (1931) di Yogyakarta; Ke-21 (1932) di Makassar; Ke-22 (1933) di Semarang; Ke-23 (1934) di Yogyakarta; Ke-24 (1935) di Banjarmasin; Ke-25 (1936) di Jakarta; Ke-26 (1937) di Yogyakarta; Ke-27 (1938) di Malang; Ke-28 (1939) di Medan; Ke-29 (1940) di Yogyakarta; Ke-30 (1941) di Purwokerto.

Pada 1944, jelang kemerdekaan Republik Indonesia (RI), berubah menjadi Muktamar Dlarurat, yang berlangsung di Yogyakarta. Kemudian Silaturrahmi se-Jawa tahun 1946, juga dilaksanakan di kota kelahirannya.

Penggunaan istilah Muktamar, baru dimulai pada 1950. Yakni ketika organisasi yang didirikan KH Ahamad Dahlan ini menggelar permusyawaratan tertinggi ke-31, di Yogyakarta. Seterusnya, Muktamar ke-32 (1953), di Purwokerto; Ke-33 (1956) di Palembang; Ke-34 (1959) di Yogyakarta; Ke-35 (1962) di Jakarta; Ke-36 (1965) di Bandung; Ke-37 (1968) di Yogyakarta; Ke-38 (1971) di Ujung Pandang (Makassar); ke-39 (1974) di Padang; Ke-40 (1978) di Surabaya.

Pada Muktamar ke-41 di Surakarta, pelaksanaannya agak terlambat (1985), gara-gara ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua orsospol harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, yang menimbulkan eskalasi politik yang meningkat.

Setelah itu, pelaksanaan Muktamar kembali normal setiap lima tahunan, yaitu Muktamar ke-42 (1990) di Yogyakarta; Ke-43 (1995) di Aceh; Ke-44 (2000) di Jakarta; Ke-45 (2005) di Malang; Ke-46 (2010) di Yogyakarta. Terakhir, ke-47 (2015) di Makassar.

Sejak Rapat Tahunan pertama (1912) hingga keduabelas (1923), KH Ahmad Dahlan selalu terpilih sebagai ketua. Setelah wafat, digantikan KH Ibrahim hingga tahun 1932; KH Hisyam (1932-1936); KH Mas Mansur (1936-1942); Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953); Buya AR Sutan Mansur (1953-1959); KH M. Yusnus Anis (1959-1962); KH Ahmad Badawi (1962-1968).

Ketika Muktamar ke-37 (1968) di Yogyakarta, mantan Menteri Agama KH Faqih Usman terpilih sebagai Ketua. Namun baru sepekan menjabat (27 Sept-3 Oktober 1968), beliau wafat. Lantas digantikan KH AR Fahruddin hingga 1990. Kemudian KH Azhar Basyir (1990-1995). Namun, setahun sebelum berakhir masa jabatan, beliau wafat (28 Juni 1994). Lalu digantikan oleh Prof Dr M. Amien Rais.

Dalam Muktamar ke-43 di Aceh tahun 1995, Prof Dr M. Amien Rais terpilih untuk periode 1995-2000. Tapi karena pada 1998 tokoh reformasi itu mendirikan dan menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), maka posisi Ketua PP Muhammadiyah digantikan oleh Prof Dr Achmad Syafii Maarif, hingga tahun 2000. Buya mendapat amanah yang sama untuk periode berikut (2000-2005), di Muktamar Jakarta (2000).

Selanjutnya, bersamaan dengan terpilihnya Prof Dr M. Din Syamsuddin di Muktamar Malang untuk periode 2005-2010, jabatan ketua berubah menjadi ketua umum. Din terpilih kembali sebagai ketua umum (2010-2015), dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta (2010). Pada Muktamar ke-47 di Makassar, terpilih sebagai ketua umum periode 2015-2020, Dr Haedar Nashir. (*)

Kolom oleh Nadjib Hamid, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.