Crosshijaber dan Dilema Penularan Perilaku dalam Pembicaraan Publik

710
Pasang Iklan Murah
Ahmad Faizin Karimi

PWMU.CO – Di tengah gonjang-ganjing soal radikalisme dan konstelasi politik menjelang penetapan kabinet, publik dikejutkan dengan fenomena lain. Ada sekelompok laki-laki yang suka memakai pakaian perempuan muslim, berhijab bahkan bercadar. Mereka menyebut gaya outfit mereka dengan istilah crosshijaber. Yang membuat risih, para crosshijaber ini ikut shalat di shaf perempuan bahkan masuk toilet khusus perempuan.

Crosshijaber sendiri merupakan bagian dari “Crossdressing”, yaitu perilaku seseorang yang suka memakai pakaian khas lawan jenis kelamin beserta dandanannya. Entah laki-laki yang suka menggunakan pakaian perempuan, atau sebaliknya. Bedanya, Crosshijaber lebih spesifik pada busana muslimah.

Keresahan publik ini sampai memicu respons dari tiga institusi keagamaan. PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI kompak menyoroti hal ini. MUI menyebut crosshijaber adalah penyimpangan, PBNU pun senada menganggap itu di luar ajaran Islam, dan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta polisi menyelidiki motif para pelaku.

Keresahan publik terkait crosshijaber adalah kelanjutan dari keresahan atas maraknya fenomena LGBT. Pelaku LGBT tidak hanya memuaskan hasrat seksual mereka yang berbeda orientasinya itu, namun juga dalam keseharian akan berperilaku sesuai gender yang mereka hasratkan.

Belum ada data valid berapa jumlah LGBT di Indonesia. Data Kemenkes pada tahun 2012 menyebut angka 1-jutaan, sedangkan data UNDP menyebut jauh lebih banyak dari itu. Pertanyaannya, mengapa jumlah pendukung GLBT—termasuk di dalamnya yang permisif dengan perilaku semacam crosshijaber—semakin banyak dan semakin umum kita temui di masyarakat?

Hal ini tidak terlepas dari sifat manusia yang cenderung meniru perilaku lingkungannya, baik sosial maupun alam. Psikologi menyebutnya tindakan imitasi, dalam sosiologi dikenal dengan “Belajar Sosial”, dan dalam sastra juga antropologi dikenal istilah mimetik. Bahkan Elizabeth Gilbert dalam Big Magic-nya menyebut bahwa gagasan itu semacam “makhluk hidup” dan Richard Brodie menyebutnya “virus akal budi”. Jika gen mereplikasi DNA maka meme mereplikasi gagasan.

Semakin dikenal model-nya dan semakin banyak terlihat di ruang publik pelakunya, maka semakin cepat sebuah perilaku menyebar. Itulah mengapa pendukung LGBT dan gagasan sejenis, secara kualitatif berupaya menampilkan public figure sebagai model dan secara kuantitatif mendorong pendukungnya muncul di tempat umum. Itulah faktor pemicu gagasan bisa menjadi viral, sebagaimana diuraikan Jonah Berger dalam bukunya Contagious.

Adanya media sosial memungkinkan kemunculan dan penyebaran gagasan makin cepat. Banyak yang tidak mengetahui bahwa algoritma platform media sosial itu sama dengan “algoritma kehidupan sosial” kita. Sederhananya, media sosial memindahkan kecenderungan serta pola sosial kita dalam ranah virtual. Dalam bukunya Connected: Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita, James H. Fowler dan Nicholas A. Christakis dengan brilian menguraikan bahwa tidak hanya penyakit biologis tapi bahkan kekayaan dan perilaku bisa menular.

Kembali kepada fenomena crosshijaber ini, bagaimana masyarakat menyikapi? Di sinilah letak dilemanya. Gagasan dan perilaku aneh semacam itu sangat menarik untuk diperbincangkan. Makanya banyak netizen yang ikut membagikan informasinya. Tapi persoalannya sama dengan berita kriminalitas, pemberitaan itu juga merupakan distribusi gagasan. Makin diberitakan dan dikomentari, makin banyak yang tahu. Makin banyak yang tahu, maka makin berpeluang banyak yang meniru.

Idealnya, antara kontrol sosial dan kontrol negara berjalan seiring. Organisasi keagamaan, intelektual, dan komunitas lain juga harus lantang bersuara. Tidak hanya sekedar menyebarkan informasi soal fenomena itu, tapi harus ada kontra-narasinya. Tidak kalah penting adalah peran negara, karena itu benar apa yang diharapkan PP Muhammadiyah agar kepolisian menyelidiki motif pelakunya. Apakah murni sekedar ekspresi diri atau ada motif penyebaran gagasan yang meresahkan. Bagaimanapun, negaralah yang punya otoritas jika menyangkut pengaturan legal-formal antar manusia. Masalahnya, bagaimana jika negara kurang peduli? (*)

Kolom oleh Ahmad Faizin Karimi, Mahasiswa Doktoral Sospol UMM