Perlunya Reislamisasi untuk Menyelamatkan Reformasi

118
Pasang Iklan Murah
Daniel Mohammad Rosyid. (Istimewa/PWMU.CO)

PWMU-CODemocracycy dies in the dark. Itu kesimpulan para penggiat demokrasi di AS sejak Donald Trump memimpin AS. Tidak pernah masyarakat AS terbelah separah saat ini.

Sebuah impeachment proceeding sedang dicoba oleh kubu Demokrat untuk memakzulkan Trump. Alasan pemakzulan itu ada sejak manipulasi opini model Cambridge Analytica (persis seperti yang terjadi di Indonesia), sampai tuduhan bekerja sama dengan agen rahasisa Rusia untuk mengalahkan Hillary Clinton dalam Pilpres, hingga dukungannya atas gerakan white supremacy yang menggelisahkan warga AS berkulit berwarna eks immigran.

Sementara itu, Republik Indonesia yang sejak Orde Baru menjadikan AS sebagai model, kini meluncur ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mungkin lebih liberal dari AS lalu menuju kebuntuan. Bak guru kencing berdiri, kini murid itu kencing berlari.

Oleh Prof Sri Edi Swasono, sejak reformasi, Republik ini justru mengalami deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin menjauh dari pokok-pokok pikiran
Pembukaan UUD 45, termasuk Pancasila.

Prinsip-prinsip kekuasaan yang berdasar pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (yang diwujudkan dalam sebuah sistem MPR sebagai lembaga tertinggi negara), diganti dengan prinsip keterpilihan (elektabilitas) melalui pemilihan langsung one man-one vote.

Konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara liberal itu kini justru makin penuh kemelut mengarah pada kartel partai politik yang dengan mudah memonopoli pasar politik.

Tugas-tugas politik warga negara dipaksa usai segera setelah pencoblosan. Tidak boleh lagi aksi-aksi politik di luar parlemen. Bahkan mahasiswa dan pelajar dihambat untuk turun ke jalan berunjuk rasa.

Politik sebagai polity (kebajikan publik) terbukti semakin menjadi barang langka dan mahal yang menjadi domain para elite politik saja. Warga negara biasa diperlakukan bak gelandangan politik yang mengemis kebajikan publik. Lihatlah bagaimana pengamanan masif dilakukan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini.

Pada saat yang sama, kekayaan Republik disedot keluar terus menerus melalui sistem ekonomi liberal yang bertumpu pada riba. Utang Pemerintah dan swasta makin menggunung mencapai sekitar Rp 10kT sebanding dengan PDB nasional. Para elite mengatakan utang negeri ini masih wajar. Kita akan segera lihat apakah “kewajaran” ini memang wajar menghadapi ancaman krisis ekonomi dunia yang mengintai saat ini.

Sementara itu, kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar, juga kesenjangan spasial antara Jawa dan luar Jawa. Kekayaan nasional dikuasi oleh segelinter jet set dengan kekayaan tak terbayangkan, sebagian berupa kepemilikan tanah yang tidak terlukiskan.

Sulit mengatakan bahwa Republik ini tidak sedang dijajah dengan cara nekolimik seperti yang dikhawatirkan Bung Karno sebelum dijatuhkan oleh kekuatan asing yang makin melihatnya sebagai pemimpin yang membahayakan kepentingan Barat.

Kesuksesan nekolim ini dilakukan melalui sebuah proses deislamisasi secara terstruktur, sistemik dan masif sejak Belanda menjajah Nusantara. Sejarah Nusantara menyaksikan bahwa para ulama yang membina pesantren adalah elemen-elemen pemberontak melawan kaum kafir penjajah. Bahkan sejarah Indonesia ditulis dengan semangat deislamisasi untuk secara sengaja menghilangkan peran umat Islam dalam membentuk Nusantara, kemudian persiapan hingga pembentukan Republik Indonesia.

Deislamisasi berupa sekulerisasi ini terutama dilakukan melalui persekolahan paksa massal terutama sejak Orde Baru. Diperkuat oleh televisi, proses sekulerisasi itu disiapkan untuk memberi landasan budaya bagi sebuah masyarakat industrial-urban yang terjajah secara nekolimik.

Proses ini sekaligus juga proses deagrokulturisasi dan demaritimisasi: penelantaran pertanian dan kemaritiman. Padahal dua sektor ini adalah sektor basis terkuat dan unik Indonesia.

Persekolahan paksa massal dan televisi dirancang untuk menyiapkan masyarakat buruh/pegawai yang cukup kompeten untuk menjalankan pabrik-pabrik, sekaligus cukup dungu untuk patuh sebagai buruh/pegawai untuk kepentingan investor asing. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Puncak deislamisasi Republik ini dilakukan selama lima tahun terakhir melalui narasi rezim yang makin islamophobic yang menjadikan Islam dan Muslim sebagai ancaman atas Pancasila dan NKRI. Padahal ini hanya kedok untuk mengamankan proses nekolimik ini bagi kepentingan asing dan para pendukungnya.

Untuk menyelamatkan negri ini, umat Islam perlu melakukan reislamisasi melalui reposisi atas peran ekonomi-politiknya sebagai pemilik sah Republik ini yang kemerdekaannya telah dibayar dengan darah, keringat, dan air mata ulama dan santri. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan reformasi. (*)

Malang, 20 Oktober 2019

Kolom oleh Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya.