Din Syamsuddin: Praktik Politik dan Ekonomi yang Sudah Liberal Ini Kenapa Tak Dicap Anti-Pancasila?

1795
Pasang Iklan Murah
Din Syamsuddin di Kareanggeneng Lamongan. (Slamet Hariadi/PWMU.CO)

PWMU.COProf M Din Syamsuddin MA mengatakan sistem politik dan ekonomi Indonesia yang berlaku sekarang ini telah menyimpang jauh dari Pancasila.

Hal itu dia sampaikan pada Tabligh Akbar Milad Ke-107 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karanggeneng, di SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng, Lamongan, Ahad (27/10/19).

Din menjelaskanm sistem politik kita jauh dari sila keempat Pancasila, ‘Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijksanan dalam Permusyawaratan Perwakilan’, seperti yang dipahami oleh pendiri bangsa.

“Ada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang memilih Presiden, yang menentukan GBHN, yang minta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden. Itu pemahaman pendiri bangsa, perumus Pancasila itu sendiri,” ungkap Din.

Tapi sekarang, kata Din, berubah menjadi sistem demokrasi liberal. Pemilihan langsung ini penyimpangan bagi Pancasila. Dan hasilnya seperti ini.

“Mohon maaf kita memilih anggota DPR belum tentu semua pemilih mengenal dengan baik. Tapi karena balihonya paling ganteng, paling cantik, apalagi ada ‘serangan fajar’, ‘serangan Dhuha’ dan, masyaallah ada serangan Tahajud, akhirnya terpilih,” ungkap Din menjelaskan agresifnya politik uang. “Maka yang dipilih belum tentu yang terbaik. Itu demokratis.”

Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengatakan, yang dimaksud pendiri bangsa dengan sila keempat adalah rakyat berdaulat yang diwujudkan dengan perwakilan.

“Ada wakil-wakil itulah yang bermusyawarah. Di sana mungkin saja ada yang suap menyuap, tapi korbannya tidak banyak. Dari pada korbannya jutaan rakyat. Maka memilih dari yang terbaik dari yang ada diusul-usulkan. Tapi kalau sudah pemilihan langsung, asal punya uang,” jelasnya.

Peserta Tabligh Akbar PCM Karenggeneng. (Slamet Hariadi/PWMU.CO)

Selain soal sistem demokrasi Din juga menyoroti sistem ekonomi Indonesia kini yang disebut sebagai ‘bebas sebebas-bebasnya’. “Luar, asing, boleh. Ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 45 tentang ekonomi kerakyatan di mana sumber alam dikuasi oleh negara dan di manfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Din.

Tapi sekarang dalam kapitalasisme global, lanjut Din, liberalisme masuk sehingga yang kuat satu persen menguasai lebih 50 persen aset nasional. “Empat orang kaya di Indonesia ini hartanya sama dengan harta 100 juta orang miskin,” ujar Ketua Pimpinan Ranting Pondok Labuh Jakarta Selatan itu.

“Ini kenyataan. Saya tidak mengadu domba. Kalau tidak bisa diatasi, dalam jangka panjang bangsa Indonesia bisa terpecah belah,” ucapnya.

Nah, kata Din, itu termasuk penyimpangan terhadap Pancasila sila kelima. “Harus ada keadilan yang merata bagi seluruh rakyat bukan seperti yang ada sekarang. Penyimpangan ini mbok ya dipandang sebagai anti-Pancasila. Tapi kenapa ini tidak dilihat sebagai anti-Pancasila?” tanyanya. Sementara kelompok lain yang baru menyampaikan gagasan sudah dicap anti-Pancasila.

“Mohon maaf umat Islam jasanya bagi bangsa Indonesia harus juga mendapatkan posisi yang proposional. Tapi kalau umat Islam terpinggir, terpuruk dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, apalagi politik, ini tidak sehat bagi negara kita yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. (*)

Kontributor Slamet Hariadi Editor Mohammad Nurfatoni.