Covid-19: Suara Oligarki Lebih Didengar daripada Akademisi

Covid-19: Suara Oligarki Lebih Didengar daripada Akademisi. Disampaikan Anggota DPR Prof Zainuddin Maliki menyikapi masih tingginya kurva Covid-19.

PWMU.CO – Anggota DPR RI Prof Zainuddin Maliki prihatin karena sejumlah daerah sudah mencabut PSBB dan memasuki era new normal meski masih dalam zona merah, bahkan ada yang di zona ‘hitam’.

Kebijakan seperti itu hanya didasari pertimbangan utama faktor ekonomi. Risikonya pemulihan ekonomi jadi setengah hati, meski telah dialokasikan anggaran besar.

“Sementara penanganan faktor kesehatan dinomorduakan, setidaknya dari sisi alokasi anggarannya. Akibatnya kurva Covid-19 tak kunjung terkendali,” kata Zainuddin Maliki dalam Launching Buku dan Webinar, Jumat (26/6/2020).

Launching buku Menjaga Nalar Mencari Jalan Keluar dari Pandemi Covid 19 Urun Rembug Universitas Airlangga karya dosen-dosen Unair ini juga menghadirkan Rektor Unair Prof Moh Nasih, Prof Djoko Santoso, Prof Bagong Suyanto, Prof Badri Sukoco M, dan Dr Suko Widodo.

Kendalikan Covid Baru New Normal

Zainuddin Maliki mengatakan, kebijakan setengah hati itu yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa kepentingan oligarki yang lebih diperhatikan.

“Tidak salah kalau kemudian ada yang bilang, suara oligarki atau pelaku ekonomi lebih didengar oleh para penentu kebijakan dari pada suara akademisi,” ungkap anggota Komisi X dari Fraksi PAN itu.

Menurut dia, para akademisi menghendaki agar potensi penularan Covid-19 dikendalikan terlebih dahulu baru kemudian memasuki era new normal. “Setidaknya tercermin dari sistematika penulisan buku yang diluncurkan itu,” ujarnya.

Ada 30 lebih tulisan tentang pengendalian Covid-19 yang diletakkan di bagian pertama.
Di dalamnya ada tinjauan dari aspek klinis kesehatan dan berbagai cara penyelesaiannya oleh guru besar berbagai disiplin ilmu kesehatan seperti immunologi, virologi, epidemiologi, dan farmakologi.

“Baru kemudian di bagian kedua berbicara tentang pengendalian ekonomi,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Bahkan, lanjutnya, tulisan Mohammad Nasih yang notabene guru besar ilmu ekonomi berjudul Wabah Covid-19 dan Momentum Membangun Perekonomian yang Berkeadilan, rela diletakkan di halaman 304, di akhir bagian kedua dalam pembahasan masalah sosial ekonomi.

Zainuddin Maliki menegaskan, pesan buku itu sebenarnya meminta para pengambil kebijakan untuk lebih mengedepankan aspek kesehatan.

“Kurva Covid-19 yang tidak kunjung melandai, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan, lebih disebabkan karena aspek kesehatan tidak dijadikan prioritas,” ujar politisi asal Dapil Jatim X Lamongan dan Gresik itu.

“Anggaran penanganan Covid-19 yang semula Rp 405 triliun dan hanya dalam waktu tiga bulan sudah dinaikkan sebanyak tiga kali, hingga sekarang menjadi Rp 905 triliun, hendaknya digunakan secara proporsional,” tutur dia.

Menurut dia, mestinya alokasi anggaran kesehatan tidak kalah jauh amat dari pemulihan ekonomi. “Supaya aspek kesehatan bisa ditangani dengan lebih baik lagi,” ujarnya tanpa merinci berapa besaran angkanya.

“Bisa kita lihat pemulihan ekonomi jauh lebih efektif di zona di mana kurva Covid-19-nya mulai landai. Di zona itu aspek kesehatannya terindikasi sudah tertangani dengan baik,” kata dia. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni.