Din Syamsuddin Prihatin Penanganan Covid di Indonesia

PWMU.CO – Din Syamsuddin prihatin jika benar info di media sosial bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk terburuk nomor 4 dari bawah.

Hal itu dia sampaikan pada Sarasehan Kebangsaan Ke-32 Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) dengan tema Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa yang Harus Diperbaiki? Kamis, (17/9/2020)

Di awal paparan, Din Syamsuddin mengatakan, saat ini masyarakat sudah mengetahui, menyaksikan, bahkan mungkin merasakan sendiri bahwa penularan Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya apalagi melandai.

“Pada saat sarasehan kebangsaan beberapa waktu lalu, para ahli bervariasi memperkirakan Covid-19 di Indonesia mencapai puncaknya. Ada yang mengatakan Agustus, Oktober, bahkan November 2020,” tuturnya.

Namun Din Syamsuddin prihatin, saat ini sudah memasuki bulan September bahkan menuju akhir September sedangkan angka penderita Covid-19 masih meninggi.

“Bahkan banyak pihak menengarai, yang terekspos di permukaan berdasarkan hasil rapid test maupun swab test belum semua. Masih ada yang di bawah permukaan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Din, di Jakarta kembali diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

“Sesungguhnya dari dulu sudah diusulkan agar dalam menangani Covid-19 pemerintah mengamalkan imperatif atau pesan dari undang-undang (UU) tentang karantina kesehatan, karantina total, atau bahkan lockdown,” ujarnya.

68 Negara Menolak Kedatangan WNI

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010 dan 2010-2015 itu tentu menyayangkan angka Covid-19 di Indonesia masih tinggi dari waktu ke waktu.

“Bahkan keprihatinan itu juga dirasakan oleh tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Ma’arif dengan melayangkan surat terbuka,” ujar Din.

Din Syamsuddin menuturkan, tanpa harus menyalahkan siapa-siapa tentu keprihatinan itu juga dirasakan banyak elemen masyarakat.

“Bahkan ada hampir 70 negara menolak masuknya warga negara Indonesia (WNI) ke negaranya. Tentu ini menjadi pusat keprihatinan kita,” tandasnya.

Sehingga, dia menegaskan, DN PIM sebagai gerakan lintas agama, suku, profesi dan gender harus menjadi gerakan yang memberi solusi atas permasalahan-permasalah bangsa termasuk permasalahan Covid-19

“Kita berdiskusi dalam rangka pencarian solusi. DN PIM harus menjadi gerakan problem solver, walau untuk eksekusi-eksekusinya kita memiliki keterbatasan,” ujarnya. (*)

Penulis Nely Izzatul Editor Mohammad Nurfatoni