Serangan Balik kepada GAR ITB

Serangan Balik kepada GAR ITB oleh M Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan.

PWMU.CO– Mahfud MD bukan seorang  pengamat yang hanya dipandang untuk opininya. Tetapi ia adalah Menko Polhukam. Pejabat kompeten untuk melakukan judgement situasi politik dan keamanan. Termasuk menilai profil figur Prof Dr Din Syamsuddin MA apakah radikal atau tidak. Artinya, berbahaya atau tidak bagi bangsa dan negara.

Pernyataan penting dari Pak Mahfud adalah bahwa Din Syamsuddin bukan seorang radikal. Ini mematahkan upaya  Gerakan Anti Radikal (GAR) ITB yang melaporkan Din Syamsuddin sebagai figur yang radikal kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Di tengah penentangan banyak pihak atas langkah GAR ini, pernyataan Mahfud MD menjadi jawaban. Laporan harus segera dimasukkan ke dalam keranjang sampah.

Saatnya juga GAR ITB menuai badai. Kena serangan balik. Karena organisasi ini mengatasnamakan alumni ITB maka GAR telah mencemarkan institusi ITB.

Sanksi

Karenanya pasca penegasan Menkopolhukam terhadap pribadi Prof Din Syamsuddin, konsekuensi terhadap GAR dan laporannya adalah

Pertama, sanksi moral harus diberikan yaitu GAR ITB mesti mencabut laporan KASN dan meminta maaf kepada Prof Dr Din Syamsuddin MA. Berjanji untuk  tidak mengulangi kerja tendensius dan berbau fitnah seperti ini.

Kedua, sanksi sosial harus diberikan kepada organisasi GAR ITB  yakni desakan atau imbauan ITB agar GAR dibubarkan karena terbukti berulang kali mencemarkan nama baik institusi ITB. Pembubaran adalah konsekuensi logis dan pelajaran yang sangat berharga.

Ketiga, sanksi politik yaitu GAR ITB diusut tentang pendanaan dan perlindungan ’kakak pembina’ karena memperlihatkan diri sebagai buzzer kekuasaan. GAR bukan bagian dari institusi ITB tetapi menjadi alat mainan ’luar’  untuk mengacak-acak ITB. GAR bukan kumpulan akademisi tetapi kelompok politik.

Keempat, sanksi hukum GAR ITB yang telah mencemarkan nama baik Prof Din Syamsuddin layak untuk diadukan ke aparat penegak hukum atas delik pelanggaran yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Di samping gugatan perdata yang juga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kelima, sanksi agama. Reaksi MUI, Muhammadiyah, dan NU dalam pembelaan kepada Din Syamsuddin mengindikasi ada misi keagamaan tertentu untuk memfitnah  dan mendiskreditkan seorang tokoh Islam. Din Syamsuddin adalah tokoh Islam tingkat nasional dan internasional. Penyelidikan lanjutan diperlukan untuk membuktikan ada tidaknya ’serangan keagamaan’.

GAR ITB telah membuat gara-gara dan kegaduhan di lingkungan akademis. Jika dibiarkan tanpa sanksi GAR ITB akan terus bergerak merajalela menunaikan misi mengacak-acak harmoni dengan prasangka, hoaks, dan hate speech yang lebih jauh akan  merusak ideologi bangsa.

Kini hanya tiga kata untuk GAR ITB sang perusak harmoni, yaitu bubarkan, kucilkan, dan hukum! (*)

Bandung, 14 Februari 2021

Editor Sugeng Purwanto