Data BMKG Harus Jadi Acuan Pembuatan Kebijakan Nasional

Data BMKG Harus Jadi Acuan Pembuatan Kebijakan Nasional. Menurut Menko PMK tahap prabencana harus menjadi perhatian utama.

PWMU.CO – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, sepanjang tahun 2020, jumlah kejadian bencana alam di Indonesia sebanyak 2952 kejadian.

Sementara, di tahun 2021 ini sampai akhir Juni 2021 telah terjadi 1500 kejadian bencana, dengan 99 persen adalah kejadian bencana hydrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Muhadjir mengatakan, bangsa Indonesia saat ini dan kedepannya ditakdirkan untuk siap menghadapi bencana yang sifatnya multisektor, multidimensi, dan kompleks. Oleh karena itu, kata dia, segala hal yang berkaitan dengan kebencanaan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.

“Mulai dari siaga bencana, tanggap bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian, menjadi budaya, dan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia bersama-sama,” tururnya saat menjadi pembicara dalam Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, pada Kamis (29/7/2021).

Menurut MUHADJIR, tahap prabencana atau mitigasi sebelum bencana harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, tahap prabencana ini sangat menentukan dalam mengantisipasi dampak jangka panjang akibat bencana.

Muhadjir meminta tahap pra bencana, khususnya upaya pengurangan resiko bencana terus didorong untuk bisa dilakukan secara konsisten. Kata dia, upaya preventif ini akan sangat bermanfaat besar untuk kelangsungan masyarakat Indonesia.

“Investasi dalam pengurangan resiko bencana tidak hanya akan mengurangi kerugian akibat bencana. Namun juga melipatgandakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan negara, bangsa, serta seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.

Apresiasi BMKG

Muhadjir mengatakan, peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam pembangunan manusia dan kebudayaan sangat strategis.

Menurutnya, data-data dari BMKG bisa menjadi acuan bagi instansi dan akademisi, terutama dalam menetapkan berbagai macam program nasional strategis dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.

“Suatu keharusan bagi BMKG untuk bisa menempatkan dirinya sebagai acuan dari berbagai pihak, baik instansi, lembaga swasta maupun masyarakat, terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan,” katanya.

“Saya kira sudah waktunya untuk menjadikan informasi dari BMKG sebagai dasar untuk mengambil kebijakan,” imbuh Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras BMKG yang selalu cepat dan terukur dalam menyajikan informasi mengenai cuaca serta bencana alam.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BMKG dan seluruh jajaran yang selama ini telah bekerja secara optimal, telah menyajikan informasi yang sangat bermakna bagi upaya kita untuk terus membangun Indonesia yang maju, terutama di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan,” ujarnya. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni