Categories: Kolom

PHP Guru Rasa Buruh Pabrik ala Menteri Nadiem

Prima Mari Kristanto

PHP Guru Rasa Buruh Pabrik ala Menteri Nadiemi, oleh Prima Mari Kristanto, akuntan berkantor di Surabaya.

PWMU.CO – Terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaam Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dikritisi. 

Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim barangkali menerapkan tata kelola pendidikan layaknya perusahaan ojek online: Gojek, yang melambungkan namanya. 

Sebagaimana diketahui, perusahaan ojek online menjadi tren sebagai perusahaan yang efisien dengan mengalihdayakan aset kendaraan dan biaya tenaga kerja pada pihak lain. 

Perusahaan ojek online menyediakan aplikasi sistem berbasis artificial intelligencepemantau pasar konsumen juga pergerakan kendaraan. Para pengemudi dan pemilik kendaraan yang bergabung sebagai mitra ojek online harus berjibaku sendiri dalam mengatur penghasilan, makan, minum, kesehatan, perawatan kendaraan, servis rutin, ganti oli, termasuk kerusakan-kerusakan kendaraan. 

Menjadi mitra ojek online menjadi pilihan jitu, seolah menyelamatkan kelompok masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, baik sebagai aparatur negara, BUMN, swasta nasional dan sektor-sektor formal lainnya termasuk sebagai wirausaha. 

Pola penyediaan lapangan kerja secara instant melalui mitra ojek online bukan solusi masalah ketenagakerjaan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Dalam UUD 1945 jelas bahwa tugas menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak ada pada negara atau swasta yang paham  tujuan bernegara dan membentuk pemerintahan salah satunya untuk “Memajukan Kesejahteraan Umum.”

Baca sambungan di halaman 2: Trend Outsourcing di Instasi Pemerintah

Prima Mari Kristanto; PHP Guru Rasa Buruh Pabrik ala Menteri Nadiem

Trend Outsourcing di Instasi Pemerintah

Sejak tahun 2003 pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Megawati bersama DPR mengizinkan sistem outsorching atau atau alih daya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sejak saat itu pengangkatan pegawai tetap baik di BUMN atau swasta menjadi sangat sulit. 

Yang membuat miris adalah trend outsourching juga melanda instansi pemerintah termasuk dunia pendidikan dengan banyaknya status pegawai honorer pada instansi pemerintah dan guru-guru honorer sekolah-sekolah. 

Status honorer sebenarnya sudah ada dan biasa sejak dahulu kala, yang membedakan adalah ketidakjelasan pengangkatan dengan alasan faktor anggaran, sebuah alasan yang seperti tidak pernah serius untuk dituntaskan.

Untuk guru-guru honorer, Mas Menteri memberi “angin surga” melaui program ASN PPPK. Adanya frasa kata “dengan perjanjian kerja’ menimbulkan tanda tanya apakah sama dengan program alih daya? Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek telah melakukan alih daya pada proses pendidikan serta pelatihan guru-guru yang hendak direkrut menjadi ASN PPPK. 

Pasalnya yang direkrut sebagai ASN PPPK adalah guru-guru honorer dan swasta, guru-guru yang telah matang serta berpengalaman mengajar, pemerintah telah berhemat dalam  melatih serta menggembleng guru-guru honorer dan swasta yang selama menjadi honorer dibiayai oleh swasta, yayasan dan donatur-donatur. 

Sangat bijaksana sekiranya tenaga pendidik yang telah berstatus ASN PPPK tetap mengajar di tempat asalnya baik negeri maupun swasta sebagai honorer. Pemerintah dan swasta termasuk Muhammadiyah adalah mitra pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tidak selayaknya guru-guru di sekolah-sekolah swasta “dibajak” begitu saja untuk memperkuat sekolah negeri tanpa kompensasi yang memadai bagi sekolah-sekolah yang telah merekrut, mendidik, melatih guru-guru muda menjadi guru yang matang dan tangguh. 

Program ASN PPPK akankah seperti PKWT, outsourching atau alih daya? Tenaga kerja tanpa jenjang karir yang jelas, tanpa tunjangan memadai termasuk kesempatan mendapat hak uang pensiun. 

Menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, juga DPD, meluruskan jika ada potensi masalah besar dari program menteri sebagai subordinasi pemerintah. Taruhannya adalah kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia masa depan bangsa. Wallahualambishawab. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni

This post was published on Minggu 9 Januari 2022 | 11:29 11:29

Leave a Comment
Share
Published by
M Nurfatoni

Recent Posts

Menag: Buya Syafii Konsisten Rawat Kerukunan Umat Beragama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menag: Buya Syafii Konsisten Rawat Kerukunan Umat Beragama. (Sugiran/PWMU.CO) Menag:…

Jumat 27 Mei 2022 | 21:57

Buya Syafii, Kompas Moral Bangsa Itu Telah Tiada

Buya Ahmad Syafii Maarif (antaranews.com) Buya Syafii, Kompas Moral Bangsa Itu Telah Tiada; Oleh Biyanto Guru Besar…

Jumat 27 Mei 2022 | 21:31

Halal Bihalal PDM Lumajang Jadi Ajang Marketing

Halal bihalal PDM Lumajang jadi ajang marketing. (Kuswantoro/PWMU.CO) PWMU.CO- Halal bihalal PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah)…

Jumat 27 Mei 2022 | 21:08

Haedar Nashir: Saya Jadi Saksi, Buya Syafii Dipanggil Allah dengan Kesiapan Luar Biasa

Haedar Nashir (kedua dari kiri). Haedar Nashir: Saya Jadi Saksi, Buya Syafii Dipanggil Allah dengan…

Jumat 27 Mei 2022 | 20:47

Hidup Lebih Berkah ala KH Thoha Yusuf Zakariya

KH Thoha Yusuf Zakariya saat mengisi acara kajian Ahad pagi PCM Tulangan (Ahmad Alfarizi/PWMU.CO) Hidup…

Jumat 27 Mei 2022 | 17:46

Buya Syafii Itu seperti Nabi Khidir

Buya Syafii Maarif (kanan) dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.…

Jumat 27 Mei 2022 | 17:27