PWMU.CO – Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem harus tuntas atau nol persen pada tahun 2024. Saat ini masih berjumlah 2,04 persen. Untuk menanganinya dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana desa dan APBD dengan optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan hal itu dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara, secara daring, Kamis (2/02/2023).
Selain melalui anggaran APBD, dana alokasi khusus (DAK), Muhadjir menekankan dana desa semestinya bisa dioptimalkan untuk kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Bahkan juga bisa dilakukan melalui program padat karya dana desa, baik dari segi intervensi spesifik yaitu pemenuhan gizi, ataupun intevensi sensitif seperti jambanisasi dan pemenuhan air bersih.
“Dari dana desa kepala desa bisa mengeluarkan bantuan untuk masyarakat miskin misalnya untuk memelihara ayam. Dagingnya untuk makan tambahan. Kalau ayamnya bisa bertelur maka telurnya juga untuk makanan tambahan, sekaligus merealisasikan ketahanan pangan,” ucapnya.
Program padat karya dana desa, menurutnya, bisa dilakukan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk membuat sarana prasarana jamban, MCK, dan sarana air bersih.
“Sasaran padat karya bisa untuk membangun MCK, jamban perorangan atau jamban bersama itu lebih tepat. Dikerjakan masyarakat sekitar, sekaligus dia mendapatkan upah, dan hasilnya bisa dinikmati bersama-sama. Dengan begitu target ketiganya bisa dipenuhi sekaligus dengan memanfaatkan dana desa,” jelasnya.
Dalam Keputusan Menko PMK RI Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara banyak yang masuk dalam Perluasan Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.
Salah satunya di Kabupaten Wakatobi, tingkat kemiskinan ekstrem di daerah tersebut masih cukup tinggi, yakni sebesar 2,63 persen atau 2.710 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal yang dihuni, di mana dalam satu rumah terdapat 3 sampai empat keluarga. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi tingkat ekonomi serta kesehatan keluarga.
Hal ini diperburuk dengan kondisi rumah mereka yang berada di atas air. Oleh karena itu, Bupati Wakatobi Haliana mengusulkan untuk membuat sebuah program rumah susun dengan harapan penduduk dapat tertata dengan rapi.
Acara roadshow itu dihadiri oleh Bupati Bombana Buhanuddin, Bupati Kolaka Utara Parinringi, Bupati Kolaka Timur ABD. Aziz, Bupati Buton Utara Muh. Ridwan Zakariah, Bupati Buton Selatan Laode Budiman, Bupati Konawe Kepulauan Amrullah, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Bupati Konawe, Bupati Kabupaten Wakatobi, Haliana, Bupati Muna Barat Bahri, Walikota Kota Baubau La Ode Ahmad Monanse, serta K/L yang bersangkutan yang hadir secara daring. (*)
Penulis Anwar Hudijono, Editor Mohammad Nurfatoni
Discussion about this post