Nama Majelis dan Lembaga Ini Berubah di Nomenklatur BPP PP Aisyiyah

Nama Majelis dan Lembaga Ini Berubah di Nomenklatur BPP PP Aisyiyah; Liputan Kontributor PWMU.CO Gresik Sayyidah Nuriyah. Editor Mohammad Nurfatoni.

PWMU.CO – Dalam Musyawarah Daerah (Musyda) ke-11 Aisyiyah Kabupaten Gresik hari pertama, Ahad (5/2/2023) sore, Anggota Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur Dra Hj Siti Asmah MPd menyampaikan hal penting terkait perubahan beberapa nama majelis dan lembaga di Nomenklatur terbaru.

Ini merujuk Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 006/SK-PPA/A/XII/2022 tentang Penetapan Nomenklatur Badan Pembantu Pimpinan (BPP) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Periode 2022-2027. BPP terdiri dari majelis dan lembaga.

Kalau jumlah majelis sebelumnya ada tujuh, lanjut Siti Asmah, kini di Pimpinan Pusat Aisyiyah ada delapan. “Satunya Majelis Pendidikan Tinggi,” ungkapnya.

Adanya Majelis Pendidikan Tinggi ini, kata dia, menyesuaikan. “Kalau tidak punya pendidikan tinggi, tidak perlu ada majelis ini,” imbuhnya. Biasanya ini ada di tingkat pusat dan wilayah yang punya pendidikan tinggi.

Selain itu, dari delapan majelis yang ada, ada tiga majelis yang berubah nama. “Majelis Tabligh jadi Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Jadi hampir mirip dengan Muhammadiyah,” terangnya.

Kemudian untuk Majelis Kader, kalau dulu bernama Majelis Pendidikan Kader, sekarang di nomenklatur yang baru menjadi Majelis Pembinaan Kader. “Majelis Dikdasmen sekarang Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah. PAUDnya masuk. Sebenarnya masih ada lembaga pendidikan yang belum masuk, tapi di divisinya ada,” jelasnya.

Jadi nantinya tidak Majelis Dikdasmen tapi Majelis Paudasmen. Siti Asmah mengungkap nantinya ada empat divisi. Pertama, divisi PAUD. Kedua, divisi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pesantren. Ketiga, divisi Pendidikan Masyarakat. Keempat, divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dia menegaskan, itu sangat berbeda dengan sebelumnya. “Ketika meletakkan personalia, harus disesuaikan dengan divisi itu. TPQ dan Madin karena termasuk jalur pendidikan non formal maka harusnya masuk pendidikan masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan, begitupula dalam pendirian PKBM. “Di Gresik, kata Bu Bupati tadi, banyak yang DO ikut kejar paket. Mendirikan itu kalau tidak ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka tidak bisa. Jadi harus didirikan PKBM itu. Ada pengurusnya. Yang mengurus, ada di divisi Pendidikan Masyarakat.”

Adapun di tiga kelembagaan yang ada, yaitu Lembaga Kebudayaan (LK), Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA); dua di antaranya mengalami perubahan nama. Kata Aisyiyah di LPPA dihilangkan sehingga menjadi LPP.

“Lembaga Kebudayaan (LK) menjadi di Lembaga Budaya Seni dan Olahraga (LBSO). Ada divisi seni budaya dan divisi olahraga. Tolong dipersiapkan,” ujarnya.

Dia menerangkan, LPP ini bisa bergerak dalam tujuan misalnya, “Kalau kita mau tahu persoalan apa di masing-masing majelis itu kan lembaga. Lapo kok mendirikan ini masyarakat tidak suka, nah itu perlu diteliti. Secara ilmiah akan membantu. Monggo sekarang digodok,” tuturnya.

Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Gresik Idha Rahayuningsih SPsi MPsi sejauh ini masih ada satu lembaga di LK. “Mungkin nanti akan nambah lagi. Saya pengin ada Lembaga Pemeriksaan Keuangan seperti yang ada di Muhammadiyah. Karena amal usaha kita kan banyak,” ungkapnya kepada PWMU.CO. (*)