PWMU.CO – Jatim provinsi penting dalam pemenangan Pemilu 2024 disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH MH.
Dia memberikan materi berjudul Membaca Peta Politik Jatim dalam Kelas Politik Perempuan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) dan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Jawa Timur, Kamis (28/9/2023).
Antusiasme peserta cukup tinggi membuat jadwal penyampaian materi ketiga ini— yang seharusnya dimulai pukul 13.45—harus mundur 30 menit. Pasalnya semula acara yang dilaksanakan di Dormy Hostel Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini harus dipindah ke Aula BAU Kampus 3 UMM karena jumlah peserta melebihi target.
Mahasiswa S3 Universitas Brawijaya ini mengatakan jumlah pemilih perempuan di Jawa Timur lebih banyak dari laki-laki. Dari 31.402.838 daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih perempuan 50,1 persen.
“Tentu ini menjadi tantangan sekaligus potensi yang besar bagi ibu-ibu di PWA maupun PWNA. Tidak saja dalam konteks lumbung suara tapi juga sejauh mana aspirasi perempuan dapat diperjuangkan melalui politik,” katanya.
Satrio menerangkan, Jawa Timur menduduki peran penting dalam pemenangan pemilihan karena memiliki DPT terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. “Dengan DPT sejumlah 31.402.838 dinamika politik nasional ditentukan di Jawa Timur,” kata pria kelahiran Surabaya itu.
Di Jawa Timur, dia melanjutkan, kultur dan karakteristik politiknya unik, wilayah yang amat luas berpengaruh terhadap tipologi pemilih berdasarkan Tlatah: Arek Mataram, Tapal Kuda, dan Madura.
Baca sambungan di halaman 2: Tantangan Pemilu di Jatim
Tantangan Pemilu di Jatim
Basis ormas pemilih juga menjadi sorotan dia. Basis pemilih di Jatim beragama Islam 93,9 persen dengan proporsi ormas NU 78,1 persen dan Muhammadiyah 15,8 persen. “Sehingga banyak yang beranggapan Jatim adalah ladang suara. Tapi pada saat yang sama akan ada potensi dan tantangan yang muncul,” katanya.
Dia mengungkap, potensi konflik dalam meraup suara pada Pemilu 2024 di Jawa Timur yang biasa terjadi adalah menyangkut fatwa atas nama agama, politik dinasti, hoax, netralitas ASN, dan kampande negatif, SARA, dan uang. Menurutnya banyak calon populis menjadi caleg tapi tidak punya uang. Kebanyakan mereka akan di-back up oleh para investor sebanyak 90 persen lebih.
“Hasil survei di lapangan, pemilih 66,5 persen mendapat uang tapi belum tentu memilih caleg yang memberi uang,” ungkapnya.
Jadi, dia menyimpulkan, pengaruh politik uang sangat kecil dalam meraup suara. “Masyarakat kita hanya berpikir dapat duitnya tapi belum tentu dicoblos yang ngasih duit,” ujarnya.
Meski begitu, politik uang masih tetap merupakan masalah yang serius dalam pemilu di Indonesia.
Menurutnya, banyak caleg yang mendapat dukungan yang tidak resmi dan pendanaan partai politik sangat abu-abu dan samar. Satria meminta tolong kepada para peserta untuk menjadikan terang status bantuan yang tidak terang-terangan. Contohnya bantuan untuk sekolah, mushala, masjid, atau bantuan berupa sembako.
Dia lalu menceritakan kekagumannya kepada almarhum Nadjib Hamid yang saat Pemilu 2019 diusung Muhammadiyah untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Jawa Timur.
Dia sungguh terharu dengan prinsip yang dipegang oleh Nadjib Hamid. “Setelah kita petakan politik uang di daerah-daerah, beliau tidak memilih langkah itu. Agar ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua,” ungkapnya.
Satria mengutip perkataan Nadjib, “Lantas apa bedanya saya dengan caleg-caleg lain jika pertimbangannya itu dari isi tas saja. Saya tidak memilih itu.”
Menurut Satrio, Nadjib Hamid mengetahui bahwa akan ada migrasi suara besar jika dia tidak menggunakan metode caleg lainnya (politik uang). “Jihad politik Muhammadiyah luar biasa agung, karena ini semangat menjadi ghirah yang sangat besar,” ujarnya. (*)
Penulis Fatimah Azzahro Editor Mohammad Nurfatoni