PWMU.CO – Soal Bansos (Bantuan Sosial) ditanyakan Capres Ganjar Pranowo kepada Anies Baswedan dalam sesi tanya jawab dalam Debat Capres yang diadakan oleh KPU di Jakarta Convention Center, Ahad (4/2/2024) malam.
Ganjar Pranowo meminta pendapat Anies Baswedan soal Bansos.
”Pak Anies, lagi ramai masalah bansos. Menurut saya bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan bantuan seolah- olah ini bantuan yang diberikan orang per orang atau satu klompok,” kata Ganjar.
Masalah lain, sambung dia, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang tidak terespon dengan baik.
”Maka pertanyaan saya, menurut Pak Anies bagaimana tata kelola Bansos agar yang pertama tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan, sehingga inilah harapan yang betul diterima oleh rakyat,” tanya Ganjar.
Diberi waktu dua menit, Anies menjawab,”Pertama, kita harus menyadari bahwa bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima, kalau penerimanya membutuhkan bulan ini maka diberikan bulan ini. Kalau membutuhkan tiga bulan lagi ya diberikan tiga bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya,” katanya.
Jadi, sambung dia, Bansos sesuai kebutuhan. Itulah yang disebutkan Bansos tanpa pamrih.
Kedua, kata Abah Anies, pemberian Bansos harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data harus akurat. Mekanisme pemberian jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi.
Ketiga, Bansos harus bisa dipastikan kepada mereka yang miskin dan pra sejahtera.
”Oleh karena itu, kami menyusun Bansos plus, angkanya ditingkatkan, masyarakat miskin yang belum masuk dimasukkan dan diberikan bekal, pelatihan, dan pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera,” ujarnya.
Kemudian Anies menceritakan pemberian Bansos ketika masih bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.
”Saya bertugas di DKI Jakarta, ketika memberikan Bansos, di kardusnya semua diberikan label Dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari gubernur. Jadi dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta,” ujarnya.
Debat kali ini mengusung tema, kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Dengan subtema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.
Penulis Alfain Jalaluddin Ramadlan Editor Sugeng Purwanto