Pengawasan dari basis anggota ini dapat mengontrol sikap organisasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar, tidak mudah larut dalam arus politik hanya karena ada kadernya yang berada di lingkaran pemerintahan. Kader Muhammadiyah bukanlah kader yang hanya mampu membebek. Bukankah teman yang baik itu bukanlah yang selalu memuji, namun juga yang ikhlas untuk mengkritisi demi kebaikan bersama?
Muhammadiyah memiliki pengalaman panjang dalam menjaga sikap kritis meski bekerja sama dengan pemerintah. Dalam setiap periode pemerintahan, Muhammadiyah selalu bersikap independen, dan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada rakyat atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
Dengan demikian, secara prinsip Muhammadiyah memiliki potensi dan dasar yang kuat untuk tetap kritis terhadap pemerintah. Keberadaan sejumlah kadernya berada di jajaran Kabinet Merah Putih, tidak mempengaruhi komitmen Muhammadiyah dengan sikap-sikap kritis dan objektifnya. Tentu konsistensi ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan ketabahan para pemimpin Muhammadiyah dalam menjaga prinsip organisasi di tengah dinamika politik praktis yang kerap berubah.
Muhammadiyah pasti selalu mendukung kader terbaiknya untuk berperan aktif dalam pemerintahan, asalkan mereka tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh persyarikatan itu sendiri.
Karena itu, sudah seharusnya kader Muhammadiyah di pemerintahan juga berkomitmen untuk turut menjaga nilai-nilai Islam dan akhlakul karimah. Kader Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya, utamanya dalam hal kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada rakyat.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kader Muhammadiyah yang berada di pemerintahan harus tetap menjaga kemandirian dan tidak terjebak kepentingan pragmatis dengan dapat mengabaikan nilai-nilai dakwah. Mereka diharapkan tetap memegang teguh kepentingan persyarikatan, umat dan bangsa dengan tidak terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
Lazimnya kader persyarikatan ini memanfaatkan posisinya yang ada di dalam lingkup pemerintahan untuk memperjuangkan kemaslahatan umat, utamanya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menghindari segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai anggota persyarikatan tentu kita berharap Muhammadiyah tetap menjadi acuan moral dalam menegakkan nilai-nilai islam. Berharap Muhammadiyah tetap mampu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah sebagai mitra dalam ber-amar ma’ruf nahi munkar. Berani menjewer kadernya yang melenceng dari garis perjuangan persyarikatan.(*)
Editor Notonegoro