PWMU.CO – Puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya turun ke jalan pada Jumat (14/2/2025) di depan Kantor Polrestabes Surabaya. Aksi ini menuntut penanganan segera atas masalah keamanan dan menyerukan agar aparat kepolisian bersikap netral dalam mengawal polemik reklamasi di pantai timur Surabaya.
IMM menilai bahwa situasi keamanan di Kota Surabaya masih memprihatinkan dengan banyaknya tindak kriminal yang terjadi. Muhammad Alwi Shihab, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PC IMM Surabaya, menyatakan bahwa demonstrasi tersebut mencerminkan kekhawatiran para kader yang telah berkoordinasi di seluruh wilayah Surabaya.
“Kami telah mengadakan pertemuan dengan kader IMM se-Surabaya dan salah satu isu utama yang kami bahas adalah masalah keamanan. Kondisi Surabaya yang masih darurat dalam hal ini sangat kami rasakan setiap hari,” ujarnya.
Menurut Alwi, menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan transparansi, penegakan hukum secara adil, dan penerapan sanksi yang tegas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
“Kami juga telah menyusun policy brief yang kami serahkan kepada Polrestabes Surabaya. Kami akan terus memantau pelaksanaannya dan berkomunikasi dengan warga mengenai isu ini,” tambahnya.
Mengenai netralitas aparat kepolisian, Alwi mengaitkannya dengan insiden kericuhan di Palm Park Hotel Kaza Surabaya pada Selasa (11/2/2025). Kericuhan tersebut terjadi saat PT Granting Jaya menyelenggarakan sosialisasi Amdal Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang ternyata tidak mengikutsertakan banyak warga pesisir yang terdampak.
Lebih dari 100 warga pesisir dan mahasiswa dari Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) hadir untuk menyuarakan keberatan mereka. Meski petugas keamanan berupaya menghalangi, FM3 akhirnya berhasil memasuki aula sehingga acara sosialisasi gagal terlaksana akibat kericuhan yang terjadi.
Erfanda Andi Mada Arectya, Ketua Umum PC IMM Surabaya, menyatakan bahwa PSN SWL merugikan masyarakat pesisir dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ia mengaku turut berada di barisan FM3 untuk menolak acara sosialisasi yang diadakan oleh PT Granting Jaya.
“Kemarin, kami melihat perwakilan PT Granting Jaya melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu warga. Kami mencatat bahwa aparat kepolisian di lokasi tidak bersikap netral, karena menghambat kami menyebarkan informasi kepada warga yang mendukung reklamasi,” ungkapnya.
Erfanda menegaskan, “Jika aparat tidak menunjukkan netralitas, maka rakyat akan semakin tertindas. Oleh karena itu, kami menuntut kejelasan tentang peran Polrestabes Surabaya dalam mengawal PSN SWL ini.” (*)
Penulis Azrohal Hasan Editor Wildan Nanda Rahmatullah
