PWMU.CO — Upaya penguatan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan kembali mendapat tempat strategis di Jawa Timur. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur (PWA Jatim) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Program dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Dinas Sosial Jatim, Surabaya, pada Senin (28/4/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada 25 Maret 2025 lalu. Rakor menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program-program PWA Jatim dengan kebijakan Pemerintah Provinsi.
Sekretaris Dinas Sosial Jatim, Yusmanu SST, menyatakan bahwa Dinsos mendapat mandat langsung dari Gubernur untuk memfasilitasi kerjasama konkret antara PWA Jatim dengan berbagai OPD. “Ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi awal dari sinergi nyata agar pelayanan kepada masyarakat tidak tumpang tindih dan lebih berdampak,” ujar Yusmanu dalam sambutannya.
Sekretaris PWA Jatim, Nur Mukarromah, memaparkan program-program prioritas dari Badan Pembantu Pimpinan (BPP) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi perempuan, hingga perlindungan sosial. Program-program ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan bersama OPD, guna menghindari duplikasi serta memperkuat dampak layanan.
Beberapa OPD yang hadir menyatakan dukungan dan kesiapan untuk menyinkronkan program. Di antaranya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Sukardi, membuka peluang pelatihan mitigasi bencana dan penanganan ODGJ pasca-konflik. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim terus memperkuat kemitraan dalam perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dini.
Ketua PWA Jatim, Rukmini Amar, dalam penutupan Rakor menyampaikan bahwa sinergi ini adalah langkah menuju masyarakat sejahtera berbasis keluarga sakinah. “Tujuan akhir kita bukan sekadar program berjalan, tetapi terwujudnya Qaryah Thayyibah, desa-desa yang baik dan mandiri,” ujarnya.
Rakor ini menandai babak baru kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah, menjadi contoh nyata bahwa pembangunan sosial dapat digerakkan dari akar rumput oleh kekuatan perempuan dan komunitas berbasis nilai. (*)
Penulis Emi Harris Editor Wildan Nanda Rahmatullah
