PWMU.CO – Aset Muhammadiyah yang berupa wakaf maupun harta benda lainnya harus terdeteksi secara baik dengan disertai data-data yang akurat. Aset yang ada harus juga atas nama Persyarikatan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nashir menekankan hal itu saat membuka acara Rakornas Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) PP Muhammadiyah, di Hotel Sofwan Betawi Menteng Jakarta.
“Semua aset Muhammadiyah harus atas nama Persyarikatan. Tidak boleh tidak. Semua aset juga harus terdata secara terperinci dan akurat,” kata Haedar menginstruksikan kepada Ketua MWK PP Muhammadiyah yang baru Imran Ilyas SH, Jumat (9/3/18).
Haedar berharap Imran yang merupakan seorang Notaris di Jakarta ini dapat melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah di Makassar dengan semaksimal mungkin.
“Semoga pengganti dari Helmy Panuh SH, Ketua MWK PP Muhammadiyah bisa melaksanakan amanat Muktamar dengan baik,” harapnya.
Rakornas pertama setelah Rakernas ini diikuti oleh perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan MWK se-Indonesia. Termasuk utusan dari PWM Jawa Timur yaitu Ketua dan Sekretaris MWK Mohammad Budi Pahlawan dan Budi Masruri, serta Arini Jauharoh dan Fadli.
(Istimewa/PWMU.CO)
Para peserta tampak khidmat mengikuti serangkaian acara yang berlangsung pada 9-12 Maret 2018. Salah satunya saat sesi acara penyampaian karya Sistem Informasi Wakaf (SIW). Sistem pendataan aset secara online dipaparkan oleh MWK PWM Yogyakarta, Jateng, Jabar, dan Sumut.
“Dari empat SIW tersebut masih akan disempurnakan oleh MWK PP Muhammadiyah untuk dijadikan SIW yang akan diberlakukan secara nasional,” tutur Budi Masruri kepada PWMU.CO, Senin (12/3/18).
Selain pemaparan SIW, kata Budi, Rakornas MWK PP Muhammadiyah juga mengagendakan penyampaian laporan MWK PWM se-Indonesia terkait kesuksesan dan hambatan dalam menyelamatkan AsetMu.
“Secara menyeluruh ada kesamaan hambatan yang dihadapi, yakni belum adanya anggaran dan belum adanya kesadaran akan pentingnya penyelamatan AsetMu di tiap level pimpinan Persyarikatan,” terangnya.
Budi menambahkan, adapun hasil Rakornas MWK PP Muhammadiyah yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh PWM dan MWK PWM se-Indonesia di antaranya melakukan inventarisasi, sertipikasi dan arbitrasi aset Muhammadiyah.
“PWM dan MWK PWM se-Indonesia juga didorong melakukan pemaksimalan kemanfaatan aset Muhammadiyah kepada Majelis-Lembaga Muhammadiyah terkait, serta penghimpunan wakaf uang,” paparnya.
Sementara itu Ketua MWK PWM Jatim M Budi Pahlawan menambahkan, pihaknya akan mengagendakan Rakorwil untuk menindaklanjuti hasil Rakornas MWK PP Muhammadiyah sampai ke tingkat PDM se-Jatim.
“Semoga dengan ini amanat Rokornas dalam menginventarisasi, mensertipikasi, menyelesaikan sengketa aset Muhammadiyah, memaksimalkan pemanfaatan dan menghimpun wakaf uang bisa tercapainya,” tandasnya. (Aan)
