Alat Kampanye Diseragamkan: Menakar atau Menukar Partisipasi?

84
Hikmah Press
Rohman Budijanto ketika berbicara di hadapan, dari kiri: Eko Sasmita, Wakil Ketua PWM Jatim Nadjib Hamid, Arif Budiman, dan Ketua PWM Jatim M Saad Ibrahim. (Edo/PWMU.CO)

PWMU.CO – Pemakain atribut kampanye yang ‘seragam’ dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Rohman Budijanto

Hal itu dia sampaikan dalam Diskusi Publik dalam peringatan Milad Ke-2 PWMU.CO di Aula KH Mas Mansyur, gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Ahad (25/3/18), yang menghadirkan Ketua KPU Pusat Arif Budiman dan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

iklan

Menurut Roy—sapaan karibnya—pengaturan sampai detail foto kandidat harus begini dan tidak boleh begitu, berpotensi menyebabkan rendahnya partisipasi dan hanya menyuburkan mobilisasi.

“Sebagai contoh, foto pasangan calon untuk media kampanye, itu diatur sedemikian rupa. Padahal, kalau foto paslon menarik, ini juga untuk menarik partisipasi rakyat. Akibat terlalu banyak aturan ini, salah satu dampaknya adalah upaya mobilisasi yang dilakukan kandidat pada masyarakat. Untuk apa? Ya untuk menarik perhatian untuk dipilih tadi,” beber Roy.

Karena itu, mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini mempertanyakan, sebenarnya dalam demokrasi ini kita sedang menakar atau menukar partisipasi?

Nah, menurutnya, benarkah saat ini publik telah benar-benar berpartisipasi dalam festival politik? Ataukah sebenarnya bukan partisipasi, melainkan mobilisasi?

Mobilisasi, lanjut Roy, lebih cenderung upaya yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang banyak. “Ada kompensasi dalam proses mobilisasi. Kalau partisipasi, masyarakat akan melakukan dengan rela hati. Jadi, masyarakat berpartisipasi atau dimobilisasi?

Level demokrasi di Indonesia disebut Roy masih berada di level demokrasi dangdut. Di berbagai daerah, musik dangdut dijadikan gandengan kampanye untuk merebut hati masyarakat agar memilih. Padahal, tidak ada kaitannya antara pemilu dengan dangdut.

“Ini salah satu upaya mobilisasi juga. Di luar negeri, pemilu ya pemilu. Kampanye dilakukan dengan membeberkan visi misi. Masyarakat akan memilih kandidat dengan visi yang baik. Di Indonesia, penyanyi sedang panen di masa jelang pemilu,” ungkap Roy yang juga penasihat Lembaga Informasi dan Komunikasi (LIK) PWM Jawa Timur.

Menyikapi hal ini, masyarakat mesti membebaskan diri dari koridor pemilu yang sempit dan mengatur. Partisipasi selayaknya menjadi pilihan yang diambil dengan segala rela dan tidak mudah terseret arus mobilisasi yang tak berimbang. (Isna)