Catatan dari Diskusi Publik Pilkada: Munculnya Gejala Golput Bayaran

117
Hikmah Press

PWMU.CO-Ada perbedaan pandangan menarik dalam Diskusi Publik Menakar Suara Publik dalam Pemilihan Gubernur Jatim yang digelar memperingati 2 Tahun Milad PWMU.CO di Kantor PWM, Ahad (25/3/2018).

Beberapa pimpinan Muhammadiyah memaparkan pandangannya seputar pemilihan umum dan partisipasi rakyat. Mereka adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu’ti, Ketua PWM Jawa Timur Dr M. Saad Ibrahim, dan Wakil Ketua PWM Jatim Nadjib Hamid MSi.

iklan

Najib Hamid mengungkapkan, fenomena golput alias tidak memilih masih sangat mungkin terjadi dalam pilkada serentak 2018 ataupun pemilu 2019 mendatang.

Baca Juga: Alat Kampanye Diseragamkan: Menakar atau Menukar Partisipasi?

“Golput masih rentan terjadi. Gejalanya kini bahkan bisa terjadi dengan aksi nyata. Yakni sengaja mengajak dan memfasilitasi pemilih untuk tidak datang ke TPS mencoblos dengan imbalan tertentu,” kata Najib Hamid dalam diskusi yang diikuti kontributor PWMU.CO dari berbagai daerah se Jatim ini.

Ajakan golput ini, lanjut Najib, sangat mungkin terjadi di daerah basis pemilihan rival kandidat. Tujuannya mengurangi perolehan suara pesaingnya sehingga suaranya sendiri bisa yang terangkat.

“Dengan memfasilitasi pemilih dan keluarganya untuk tidak mencoblos, otomatis potensi suara rivalnya akan berkurang. Gejala ajakan golput yang begini jelas mengakibatkan angka partisipasi pemilih menjadi rendah,” imbuhnya.

Ketua PWM Jatim Saad Ibrahim memiliki pandangan sedikit berbeda. Menurutnya, partisipasi tidak harus disimpulkan semakin tinggi masyarakat memilih maka semakin baik. Terlebih pemilih yang dipaksakan memilih pada figur dan kandidat yang tidak diketahui dan dikenal sama sekali.

Sebaliknya, kata Saad, jika tidak mengerti apapun tentang siapa kandidat yang harus dipilih, mending tidak usah memilih.  “Jika sudah meyakini pilihannya adalah terbaik, maka menjadikannya the first memang lebih baik jika itu yang terbaik,” ujarnya.

Namun, sambung dia, menjadi pemimpin sebenarnya hanya tujuan antara. Karena yang terpenting bagaimana pemimpin bisa menjadikan kekuasaannya sebagai sarana menjaga dan mempertahankan kebaikan.

Saad bahkan menyarankan pemilihan secara tak langsung lebih baik jika masyarakat ternyata tidak memahami visi dan misi calon pemimpinnnya. Serahkan pemilihan kepada para orang-orang yang paham  politik dan intelektual.

Sementara itu, Abdul Mu’thi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah berpandangan, sejumlah fenomena berpotensi mencederai pemilu berkualitas. Yakni terjadinya vote buying untuk mendongkrak partisipasi, kekuatan massa, dan moralitas yang tidak baik.

“Pemilihan langsung memang tidak menjamin bisa didapatkan pemimpin terbaik. Tetapi, dengan dilandasi moral demokrasi bisa dijaga dan tidak digadaikan. Yang baik jangan dicampur dengan batil,” tegas Abdul Mu’thi.

Akan tetapi, Abdul Mu’thi kurang sepaham dengan kesimpulan untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput, walau diyakini tidak ada calon pemimpin yang terbaik. Menurutnya, politik itu ijma’, karena itu jika tidak memilih atau golput pun bisa dianggap setuju atau ijma’ syuquti.

“Gejala dan fenomena demokrasi apapun menjelang dan selama pemilu  harus diantisipasi bersama agar tidak mencederai kualitas pemilu. Pemilih dari Muhammadiyah itu harusnya memilih dengan cerdas dan banyak pertimbangan (baik dan buruknya),” tegasnya. (Amin)