Cara Mudah Menyusun Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Masjid

93
Hikmah Press
Wakil Ketua PWM Jatim, DR Hidayatullah, dalam Workshop Manajemen Ketakmiran Masjid (foto: das/pwmu.co)

PWMU.CO – “Kecenderungan masyarakat saat ini semakin ke kota, mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas.” Hal tersebut dilontarkan Dr Hidayatullah saat memberi materi Manajemen Masjid dalam Workshop Manajemen Ketakmiran Masjid, di Graha Umsida, Trawas-Mojokerto, Jumat (13/4/2018).

Masyarakat, kata dia, butuh transparansi dan akuntabilitas yang kemudian menumbuhkan trust, kepercayaan. Maka masjid, kata Dayat, sapaan akrabnya, sudah saatnya menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja masjid (RAPBM). Bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah.

iklan

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) itu kemudian memberi contoh. Dalam memulai penyusunan RAPBM, kata dia, dengan mencatat pemasukan yang biasa masuk ke masjid dalam dua tahun terakhir seperti infaq, donatur, dan sebagainya. Juga tidak lupa juga menyusun laporan pengeluaran masjid seperti biaya kegiatan kajian, kebersihan, dan lain-lain.

Baca Juga:  Tak Hanya Khalid Basalamah di Sidoarjo, Pengajian Firanda Andirja di Malang juga Dibatalkan

“Saya nanti membayangkan jika tiap hari Jumat, takmir membacakan RAPBM pada para jamaah dan kemudian masjid juga diaudit kantor akuntan publik,” harapnya.

Dalam kegiatan yang diikuti 128 peserta itu juga disampaikan, jika para takmir, menurutnya, tidak boleh bersikap skeptis. “Jangan sampai ada pemikiran, karena ini urusan akhirat, tidak perlu laporan, tidak perlu audit,” tambahnya yang disambut senyum para peserta.

Dayat kemudian memberi contoh, jika lembaga zakat seperti Lazismu juga diaudit tiap bulannya. Maka bukan tidak mungkin suatu saat, masjid pun harus siap untuk diaudit dan melaporkan keuangannya pada majelis tabligh.

Menurut mantan kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (SMAMDA) tersebut, masjid Muhammadiyah merupakan bagian besar dari lingkaran persyarikatan. “Rumah besar Muhammadiyah meniscayakan keteraturan, sistemik,” ucap Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim itu.

Baca Juga:  Bangkit Kembali setelah Mati Suri 10 Tahun

Maka, kata dia, pengelolaan masjid tidak boleh keluar dari persyarikatan yang berupa gerakan. Harus ada dinamika dan terjadi perubahan. “Berubah ke depan, change to progress, bukan sebaliknya, change to regress, kebelakang,” tegasnya. (das)