Prof Zainuddin Maliki: Sistem Politik Plutokrasi Akan Abaikan Aspirasi Rakyat Miskin

Prof. Dr. Zainuddin Maliki (kiri) memberikan materi dalam Diskusi Kebangsaan di acara Pembukaan Rakernas PB KBPII di Royal Kuningan Hotel, Jakarta (foto: Sudono Sueb/pwmu.co)

PWMU.CO-Trend politik praktis di tanah air ternyata telah mengalami pergeseran fundamental. Di zaman orde baru (orba), orang ingin terjun ke politik untuk menjadi kaya. Sementara di era reformasi, orang ingin ke terjun ke politik justru setelah menjadi orang kaya. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Zainuddin Maliki saat jadi narasumber Diskusi Kebangsaan dalam Pembukaan Rakernas PB KBPII di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Sabtu (21/4 2018).

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini membeberkan bahwa secara sosiologis, politik praktis sekarang ini telah mengalami pergeseran fondanental.  Bila zaman Orde Baru dulu, lanjut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, orang yang aktif dalam pilitik karena ingin kaya, sedang zaman reformasi yang bertumpu pada demokrasi dan liberalisasi politik sekarang ini orang kaya mulai terjun dalam politik.

“Orang-orang kaya yang mulai terjun dalam politik ini akan mudah menguasai politik dengan kekayaannya dan mudah diterima masyarakat karena shodakoh-shodakoh politiknya untuk meraih suara rakyat sebanyak banyaknya,” kata Zainuddin Maliki

Ujung ujungnya, lanjut dia, orang-orang kaya itu akan menguasai kekuasaan politik itu sendiri. Bahkan tidak hanya menguasai tapi malah memiliki kekusaan itu sendiri. “Penguasa politik yang terdiri dari orang orang kaya inilah yang disebut penguasa plutokrasi,” tutur Zainuddin Maliki yang juga ketum PW KBPII Jawa Timur.

Lebih lanjut, Zainuddin Maliki sampaikan plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Kalau sistem politik sudah berbasis pada kekayaan maka aspirasi rakyat pada umumnya akan terabaikan. Ini, tambah dia, berbahaya karena sistem plutokrasi hanya akan memperhatikan aspirasi dan kepentingan orang orang kaya saja.

Kalau sistem plutokrasi ini terus berkembang, tambah Ketua Lembaga Hikmah PW Muhammadiyah Jatim ini, maka jangan berharap ada peningkatan kesejahtraan  masyarakat pada umumnya, justru kemiskinan semakin meningkat. “Karena itu, saya berharap para cendekiawan yang berasal dari kader-kader PII dan juga kader Ormas Islam yang lain supaya mau terjun dalam politik praktis agar ada keseimbangan antara kekuatan modal dan kekuatan ilmu,” simpul Zainuddin Maliki yang disambut uplose sekitar 300 peserta Diskusi Kebangsaan yang dihadiri perwakilan PW KBPII se Indonesia.

Dasar itu juga yang dijadikan alasan Zainudin Maliki menerima tugas dari Muhammadiyah maju jadi calon legislatif (caleg) DPR-RI pada Pileg 2019 mendatang. Zainudin ditugasi menjadi caleg DPR-RI untuk bisa berjuang membela kepentingan rakyat kecil. Sosok intelektual seperti Zainudin yang integritasnya sudah teruji inilah yang dibutuhkan bangsa ini. (Sudono Syueb)

Exit mobile version