PWMU.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah penyelenggara Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
Bimtek yang baru kali pertama dilakukan tahun ini tersebut dilakukan secara bertahap di empat region, yakni Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.
Bimtek tahap pertama diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah (17-21/7/18) 2018, tahap kedua di Makassar, Sulawesi Selatan, (27-30/7/18). Tahap ketiga akan dilaksanakan di Sumatera Barat dan ke empat di Jawa Timur.
Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Bambang Winarji menjelaskan pelatihan program PPK kepada penyelenggara pendidikan khusus tahun ini ditujukan kepada kepsek dan pengawas sekolah.
“Pada tahap pertama sudah kami lakukan di Semarang. Sekarang tahap kedua kita lakukan di Makassar,” ujarnya dalam pembukaan acara di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (27/7/18).
Dia mengungkapkan, penyelenggara PKLK di Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu nomor tiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pelatihan Program PPK di Sulawesi Selatan diberikan kepada 79 kepala sekolah, dan 11 pengawas sekolah penyelenggara pendidikan khusus.
“Dengan pelatihan yang diberikan ini diharapkan para pelaku pendidikan, pengelola pendidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat memahami penerapan program PPK dan memberikan teladan kepada para guru dan siswa di sekolah masing-masing,” jelas Bambang.
Usai pelatihan ini, Bambang berharap, kepala sekolah dapat memberikan perubahan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing, dengan mengutamakan nilai-nilai keagamaan, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, Hendarman, yang turut memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan, mengatakan bahwa PPK merupakan salah satu kebijakan strategis Kemendikbud, dan sudah dijalankan secara bertahap di setiap satuan pendidikan.
“Kita perlu galakkan supaya kepala sekolah sebagai pemeran utama untuk dapat bersinergi dengan tripusat pendidikan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa pengimplementasian PPK di Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tidak dapat dilakukan sama dengan sekolah regular lainnya, masih perlu bekerja keras.
“Tetapi kita percaya penerapan PPK akan dapat dilaksanakan secara cepat usai dari pelatihan ini. Dalam pelatihan ini Bapak dan Ibu kepala sekolah dapat saling bertukar pikiran praktik baik penerapan PPK, dan melihat penerapan PPK di sekolah yang telah melaksanakannya,” terangnya.
Hendarman berharap para kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat mengambil perannya dalam membuat perubahan di sekolah dengan menumbuhkan semangat penguatan pendidikan karakter.
“Bapak dan Ibu dapat mengkombinasikan, memadukan antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dengan bantuan kepala sekolah apabila kita kekurangan nara sumber belajar, maka kita harus dapat mengaktifkan berbagai pihak yang ada di lingkungan, termasuk orang tua dan masyarakat,” jelasnya.
“Mari kita berbagi pengalaman terbaik kita tentang penerapan PPK, karena dengan pengalaman itu kita dapat memperkuat sumber-sumber belajar yang ada di sekolah kita masing-masing,” pesan Hendarman.
Penyelenggaraan pelatihan hari kedua diawali dengan kunjungan ke sekolah yang telah mengimplementasikan program PPK di Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa SLB B dan C.
Pada kunjungan tersebut pada kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat melihat praktik dan berdiskusi dengan para guru di sekolah tersebut.
Ditemui di lokasi sekolah Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa, salah satu nara sumber pelatihan, Dedy Kustawan menerangkan, terdapat beberapa materi pokok dalam pelatihan, yakni bagaimana implementasi PPK berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat.
“Pada pelaksanaannya kita kenalkan terlebih dahulu konsep dasar mengenai PPK itu sendiri dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi kepala sekolah dan pengawas itu sendiri,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk kepala sekolah ada materi mengenai pengelolaan atau kepemimpinan di sekolah, dan untuk pengawas terdapat materi tentang cara men-supervisi.
“PPK ini adalah betul-betul harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga seorang manajer harus mampu menyusun program, kemudian harus bisa melayani pelaksanaan PPK di sekolahnya. Karena ini adalah penerapan PPK di SLB maka ada hal-hal yang perlu dipahami bersama, bagaimana dapat memahami anak dikaitkan dengan PPK,” terang Dedy.
Dedy menambahkan, para kepala sekolah dan pengawas diajak untuk melakukan identifikasi pelaksanaan PPK di sekolahnya dan melakukan assesmen, untuk selanjutnya nanti bagaimana nilai-nilai PPK bisa di integrasikan dalam silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar, dan evaluasi.
Selain itu juga kepala sekolah dan pengawas diajak untuk melakukan observasi. Kegiaran bimtek ini diakhiri dengan sidang pleno untuk menyampaikan hasil-hasil yang didapat selama pelatihan.
“Usai pelatihan ini diharapkan PPK dapat dilakukan sebaik-baiknya, dengan melibatkan mitra, seperti orangtua, sekolah, dan masyarakat yang betul-betul harus saling mendukung,” pesan Dedy. (AS)
Discussion about this post