KPU Goes to Campus UMM: Agar Pemilih Muda Berdaulat saat Pilih Pemimpin

PWMU.CO – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan sosialisasi ke kampus seluruh Indonesia melalui kegiata KPU Goes to Campus. Kali ini menyasar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Ketua KPU RI Arif Budiman hadir langsung menyapa ratusan mahasiswa UMM di Aula Gedung Kuliah Bersama (GKB) IV, UMM, Senin (15/10/18).

Dia menyampaikan setidaknya ada lima kriteria untuk menjadi pemilih muda yang berdaulat.

“Pertama, memeriksa data pemilih. Kedua, memenuhi syarat sebagai pemilih. Ketiga, pemilih sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keempat, menggunakan hak untuk memilih. Terakhir, menggunakan hak untuk memilih dengan cara yang benar,” urai Arif.

Setelah memenuhi kelima kriteria tersebut, lanjut Arif, barulah pemilih dapat dikatakan berdaulat.

Turut hadir sebagai panelis, Dr Wahyudi Winarno MSi, dosen FISIP UMM. Wahyudi menekankan mahasiswa harus menjadi pemilih bertanggung jawab. Salah satu cirinya, mereka memiliki gambaran tentang siapa yang akan dipilih.

“Tentu mahasiswa memiliki pertimbangan tertentu untuk bakal calon yang dipilihnya. Tapi pesan saya, pilihlah mereka yang memiliki visi membawa Indonesia lebih maju kedepan, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Ditegaskan Wahyudi, Pemilu seharusnya membuka ruang kedaulatan pemilih. Jika ditinjau dalam persepektif sosiologis, Pemilu selaiknya memenuhi beberapa hal. Di antarnya. Pemilu harus menjadi simbol demokrasi yang memiliki makna positif bagi para pemilih, termasuk di dalamnya mahasiswa,” jelas Wahyudi.

Selain itu, sambungnya, Pemilu juga harus menjadi arena pertukaran yang simbiosis mutualistik antara pemilih dan yang dipilih

“Pemilu harus menjadi bagian civic education (pendidikan kewarganegaraan) yang kritis, sehingga pemilih mampu bertindak emansipatoris atas belenggu kuasa yang cenderung menampilkan citra daripada fakta,” paparnya.

Tak kalah penting, Pemilu harus menjadi public sphare (ruang publik) bagi setiap pemilih dalam melakukan tindakan komunikatif.

“Yakni dengan mempertimbangkan dunia subyektif, obyektif, dan sosial, atas pilihan politiknya,” tandas Wahyudi. (Izzudin)