PWMU.CO – Ahad ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menjadi penanda kelahiran bangsa Indonesia 90 tahun silam. Pemuda-pemudi dari berbagai kelompok pergerakan kebangsaan menyatakan diri sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.
Kemudian sejarah mencatat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini pada 17 Agustus 1945.
Segera harus dicatat bahwa para penjajah tidak rela atas pernyataan kemerdekaan ini. Bangsa ini kemudian disibukkan oleh berbagai intervensi asing nekolimik sehingga kita gagal menyiapkan prasyarat budaya yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa merdeka lalu melaksanakan amanah konstitusi UUD 45 sebagai pernyataan kehendak rakyat merdeka.
Bangsa yang berketuhanan ini digempur instrumen nekolimik sekulerisasi melalui sistem persekolahan warisan kolonial dan sistem keuangan ribawi. Sekulerisasi mencabut semua pijakan transendental bagi pembangunan.
Pembangunan direduksi menjadi sekadar peningkatan produksi dan konsumsi material—bukan sebagai perluasan kemerdekaan seperti yang dirumuskan oleh Amartya Sen 50 tahun kemudian.
Jika Ki Hadjar Dewantara merumuskan pendidikan sebagai upaya pemupukan jiwa merdeka, sistem persekolahan terbukti justru menyemaikan jiwa terjajah. Persekolahan menyediakan mental berhutang dan perbankan menyediakan hutang ribawi ini.
Sekolah dan bank adalah institutional duo nekolimik yang disiapkan penjajah untuk melestarikan penjajahan itu hingga dua dekade pertama abad 21 ini.
Dua korban utama duet nekolimik itu adalah keluarga dan masjid.
Persekolahan mengubah kesempatan belajar yang melimpah (di rumah dan di masyarakat, terutama di masjid) menjadi komoditi yang diperjualbelikan dalam pasar pendidikan yang monopolistik.
Bahkan Ivan Illich menyebutnya monopoli radikal. Wajib belajar diplesetkan sebagai wajib bersekolah. Tidak bersekolah langsung dianggap kampungan dan tidak terdidik. Keluarga dianggap tidak kompeten mendidik, padahal keluarga adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang dibentuk karena alasan ketuhanan (mitsaaqon ghaalidhan).
Dalam perspektif membangun sebagai upaya memanen bonus demografi, kita perlu segera membebaskan Sistem Pendidikan Nasional dari monopoli radikal persekolahan.
Keluarga dan masyarakat harus diperkuat agar mampu mengambil alih tugas-tugas pendidikan dalam upaya membangun jiwa merdeka warga muda. Education for all is only possible by all. (*)
Jatingaleh, 28 Oktober 2018
KOlom oleh Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya.
Silakan tinggalkan komentar Anda