PWMU.CO – Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga di tingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera: penolakan atas kepemimpinan Islam.
Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan Trumpism yang disimbolkan oleh sikap sak karepe dewe (semaunya sendiri) Presiden Donald Trump yang mengantarkan umat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup.
Bahkan Prof Noam Chomsky dari MIT mengatakan Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai organized species. Saat ini juga Presiden AS tersebut sedang menghadapi ancaman pemakzulan (impeachment) secara tidak langsung oleh special counsel Robert Mueller—mantan Ditektur CIA—karena pencurangan yang dibantu Rusia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.
Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China, tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia.
Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan Making America Great Again telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.
Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “Saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggung jawab.
Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah: radikalisme, intoleranisme, dan Trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural.
Siapa pun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.
Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggung jawab. Tidak kurang tidak lebih. Ini pun dihadapi oleh umat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pascaperistiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan dua menara kembar World Trade Centre di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi very well organized.
Umat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan umat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD 45 selama lima tahun pertama masa reformasi sejak 1998.
Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan khittah-nya. Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan umat Islam Indonesia.
Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru umat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan umat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.
Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa (nation states) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya. Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations.
Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid di Garut ini dapat dipahami: ada kekhawatiran islamophobic atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.
Menurut vexillology, bendera bukan sekadar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi. Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera.
Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mukmin tapi menggetarkan musuh mereka. (*)
Gunung Anyar, 28/11/2018
Kolom oleh Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya.
