PWMU.CO – Keadilan di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik menjadi bahasan menarik para nara sumber yang menjadi pembicara pada Pleno II Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB), yang berlangsung malam ini (23/5) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Intinya, mereka sepakat jika Indonesia akan berkemajuan jika keadilan ditegakkan di berbagai bidang kehidupan.
Pada Pleno II yang mengambil tema “Mewujudkan Cita-Cita Para Pendiri Republik Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Politik” ini, bertindak sebagai moderator adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu’ti.
(Baca: Presiden Janjikan Harga Daging di Bawah Rp 80 Ribu saat Lebaran)
Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa hukum di Indonesia masih tumpang tindih. Oleh karena itu, kata Hasyim, bagaimana menegakkan hukum berdasarkan UUD 45 sebagai suatu amanah. “Hukum harus adil dalam pendekatan politik maupun sosial,” katanya.
Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang ini mengatakan, jika dalam ekonomi ada asas kemakmuran sama rata sama rasa, demikian juga dalam hukum. “Hukum itu sama rata sama rasa. Intinya bagaimana kita memasukkan tata nilai yang berkeadilan dan tidak merugikan orang lain,” kata Hasyim. Menurutnya, saat ini banyak gangguan dalam penegakan tata nilai.
(Baca juga: Mantan Wapres Boediono: Muhammadiyah Berperan dalam Konsep Negara Kesejahteraan)
Menyinggung tentang tagline ‘Islam Berkemajuan’ yang diusung Muhammadiyah, Hasyim setuju jika itu dalam konteks Indonesia. “Tapi untuk tingkat internasional tetap dengan ‘Islam Rahmatan lil’alamin’,” kata Hasyim yang juga tidak setuju dengan jargon ‘Islam Nusantara’. Menurut Hasyim, yang benar itu ‘Islam di Nusantara’.
Sementara itu mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Achmad Syafii Maarif menyoroti masalah keadilan sosial khususnya keadilan terhadap orang miskin. “Negara ini milik kita dan bangsa ini milik kita, yang harus pro-orang miskin,” katanya. Buya, begitu ia biasa dipangil, mengatakan bahwa Islam anti-kemiskinan, sehingga harus dikeluarkan zakat, infak, dan shadaqah.
Menyinggung soal demokrasi, Buya mengatakan bahwa secara politik demokrasi telah berjalan. “Tetapi oknumnya sangat jelek. Kapolri yang akan datang harus bebas dari pengaruh partai politik,” ujarnya.
Buya juga mengingatkan Presiden yang menyebut berbagai program pembangunan tapi tidak menyebut bahwa pembangunan itu dibangun berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. “Tapi saya setuju dengan Presiden untuk memperbaiki infrastruktur, memangkas regulasi, dan membangun SDM,” ujar Buya. Baca sambungan hal 2 …
