Mendikbud Muhadjir Effendy: Di Tubuh TNI dan Pramuka Ada Darah Hizbul Wathan

Penamaan Hizbul Wathan dengan menggunakan bahasa Arab untuk mengelabuhi penjajah agar tidak dicurigai sebagai gerakan untuk pembela Tanah Air.

PWMU.CO – Apel Akbar Perkemahan Silaturahim Nasional (Persinas) 1 Abad Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi MAP di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta, Kamis (20/12/18).

Apel Akbar Persinas bertema Kepanduan Hizbul Wathan untuk Indonesia Berkemajuan, dihadiri oleh 8826 pandu Hizbul Wathan terdiri Pandu Athfal, Pandu Pengenal, Pandu Penghela, Pandu Kehormatan atau Pandu Wreda/Sepuh.

“Ada sejarah panjang dan andil yang besar untuk negara ini. HW adalah produk pribumi Indonesia asli,” kata Muhadjir mengawali sambutannya.

Penamaan Hizbul Wathan dengan menggunakan bahasa Arab oleh Muhammadiyah, sambungnya, untuk mengelabuhi penjajah agar tidak dicurigai sebagai gerakan untuk pembela Tanah Air.

Mendikbud menjelaskan, pendiri dan bapak TNI Panglima Soedirman adalah Kader HW. “Ketua HW kita sekarang Ramanda Muchdi adalah seorang tentara Kopasus kader HW. Presiden Soeharto dan Muhammad Sudirman, ayahnya mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, adalah pandu HW,” ungkap Muhadjir.

Dia menegaskan, ada hubungan darah TNI dengan HW. “Termasuk pasukan para militer Indonesia yaitu PETA di mana di dalamnya banyak kader HW,” ujarnya
disambut tepuk HW oleh seluruh peserta Persinas 1 Abad HW.

Muhadjir mengatakan, bibit berdirinya Pramuka adalah HW, karena ketika Soekarno mengamanatkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono membentuk Pramuka, Sri Sultan sendiri tidak memiliki kemampuan pemahaman tentang kepanduan.

“Maka Sri Sultan mengambil seluruh harta kekayaan HW diambil Pramuka. Ada darah HW di dalam Pramuka,” kata Muhajir, lagi-lagi, disambut dengan tepuk HW, bahkan sampai tiga kali

Mendikbud melanjutkan, “Saya dengan pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengharapkan adanya konfederasi kepanduan Indonesia. Agar tidak ada satu kepanduan yang paling tinggi. Semua kepanduan sama di hadapan Negara Indonesia.” (MHR).