PWMU.CO – Kecaman atas tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap penduduk minoritas dari etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok terus mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pemuda Muhammadiyah.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPW) Jawa Timur Mukayat Al Amin MSosio mengecam dan mengutuk keras tindakan represif Pemerintah RRT terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang yang dianggap melakukan aksi separatisme.
Menurut Mukayat, tindakan semena-mena terhadap masyarakat Muslim Uighur yang minoritas itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan tindakan tidak berprikemanusian.
“Apapun alasannya tidak dibenarkan Pemerintah RRT melakukan tindakan kekerasan dan represif. Apalagi menyangkut soal keyakinan memeluk agama yang merupakan hak asasi manusia paling asasi. Jadi tidak boleh ada paksakan dan diskriminatif,” katanya ditemui di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Kamis (20/12/18).
Pria asal Lamongan itu menyatakan, seharusnya Tiongkok bisa lebih terbuka terhadap semua suku dan perbedaan keyakinan. “Kalau mau menjadi negara maju. Seharusnya Pemerintah RRT terbuka dengan siapapun. Bukan malah represif dan eksklusif. Bahkan anti kritik seperti ini,” sesalnya.
Mukayat menegaskan, Pemuda Muhammadiyah Jatim mendesak Pemerintah RRT untuk lebih kooperatif dan terbuka terkait kabar kasus represif yang menimpa suku Uighur di Xinjiang.
Ia juga mendesak Pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif melakukan upaya diplomasi untuk mengakhiri tindakan kekerasan terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang.
“Sebagai negara mayoritas Muslim, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya diplomasi menekan Pemerintah RRT untuk menghentikan kebijakan yang diskrimitif terhadap Muslim Uighur,” tandasnya. (Aan)
Discussion about this post