Thailand Ternyata Juga Punya Masa Lalu Kelam dengan Komunis

PWMU.CO-Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM mengadakan talkshow bersama  mahasiswa pertukaran dari Khon Kaen University (KKU) Cola, Thailand, Selasa (22/1/2019). Acara ini dihadiri oleh jajaran dosen dan mahasiswa UMM, serta mahasiswa Thailand yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

Tema diskusi gerakan mahasiswa dalam proses demokratisasi di Indonesia dan Thailand. Diskusi di Ruang Sidang FISIP ini diawali dengan pemaparan mahasiswa KKU terkait sistem pemerintahan Thailand.

”Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan monarki. Yaitu negara yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama King Rama X. ”Rakyat Thailand sangat menghormatinya sebagai pemimpin dari segi moral,” ujar Sittisak, mahasiswa Thailand.

Seperti negara monarki yang lain, kata dia, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri yang dilantik oleh raja dari anggota parlemen. Biasanya dipilih pemimpin partai mayoritas.

Salah satu mahasiswa Thailand, Kanarwut Duangin, mengakui perbedaan antara Indonesia dan Thailand sangat tampak. Namun, terdapat persamaan antara Indonesia dan Thailand yaitu terdapat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Ia menjelaskan, jika kembali ke sejarah, Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki masalah dengan  paham komunisme. Di Thailand pada tahun 1473, terjadi peristiwa penghukuman bagi para penganut paham komunis yang ingin melakukan persekusi terhadap raja pada saat itu.

”Komunis di Thailand dianggap sebagai paham yang dilarang karena dapat mengancam kedaulatan. Seperti halnya di Indonesia, yaitu memiliki permasalahan dengan paham ini,” tuturnya.

Pemaparan selanjutnya dari mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, Danang Kurniawan. Dia menjelaskan sistem kepartaian dalam periode pemilu 1955 hingga 2014 memberikan warna dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Mulai dari sistem yang demokratik hingga psuedo  demokratik.

“Point penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah untuk menjamin hak politik, menjamin sirkulasi elite, melindungi kedaulatan rakyat, menjamin kesejahteraan masyarakat,” ujar Danang.

Salah satu pembicara dari majasiswa Ilmu Pemerintahan, Tia Marwah, mengatakan tahun 2019 penyelenggaraan pemilu setidaknya harus mewujudkan poin di atas melalui visi misi dan strategi masing-masing paslon. “Bukan hanya sekadar debat pertentangan wacana untuk memperebutkan maupun mempertahankan kekuasaan, namun lebih untuk mewujudkan keadilan politik, sosial dan ekonomi,” pungkasnya.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM Salahudin menyampaikan, dialog antar mahasiswa dari negara berbeda seperti ini merupakan bagian dari upaya agar mahasiswa memahami tata kelola politik dan pemerintahan di negara lain khususnya Thailand.

 “Thailand merupakan negara tetangga di mana secara sistem politik dan pemerintahan berbeda dari Indonesia. Untuk itu, mahasiswa kami perlu memahaminya sebagai bekal referensi,” tuturnya. (Izzudin)