Di Bengkulu, Din Syamsuddin Beri Isyarat Siapa Capres-Cawapres yang Layak Dipilih

4467
Pasang Iklan Murah
Din Syamsuddin (MN/PWMU.CO)

PWMU.CO – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-1010 dan 2010-2015 Prof Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah secara kelembagaan tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Artinya secara organisasi Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung seseorang untuk menjadi presiden dan wakil persiden. “Jelas ini adalah khittah dasar Muhammadiyah,” ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan Din di Hotel Grage, Bengkulu, Kamis (14/2/19) siang, menanggapi pertanyaan beberapa wartawan, terkait Tanwir ke-51 di Bengkulu ini: apakah Muhammadiyah akan mengeluarkan keputusan politik terkait Pemilu 2019.

Namun demikian, ujar Din, bukan berarti tidak memilih. Bahkan Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab sebagai perwujudan dari warga negara yang baik.

Dan Din menyarankan agar dalam penggunaan hak pilih itu memadukan pendekatan spiritual dan rasional. Menurut dia, pendekatan spiritual itu menggunakan kalbu atau hati sanubari seperti sabda Nabi Muhammad SAW, “Istafti qalbak, tanyalah pada hati sanubarimu.”

“Tapi harus dipadukan dengan pendekatan rasional. Afala ta’qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal sehat, kenapa tidak menngunakan akal pikiran. Artinya apa? Dikombinasikan dengan literasi politik,” jelas Din. Jadi, lanjutnya, ada sipritualisasi politik, ada literasi politik. “Dalam arti harus dengan pengetahuan terhadap apa yang akan dipilih,” pesannya.

Din mengaskan, memilih tidak boleh semata-mata karena emosi. Misalnya karena hubungan dekat atau hal-hal yang bersifat opini.

Siapa yang Dipilih?
Ditanya siapa yang akan dipilih oleh warga Muhammadiyah, Din secara diplomatis mengatakan, warga Muhamamdiyah sudah cerdas. Din lalu menyarankan agar memilih dengan alasan objektif. “Yaitu calon pemimpin yang secara sejati menampilkan kepribadian otentik,” ucapnya.

Menurut Din, hal itu penting karena Indonesia saat ini memerlukan kepemimpinan otentik. “Yang secara sungguh-sungguh mengemban amanah nasional, cita-cita nasional, memajukan kehidupan bangsa, membangun secara seimbang antara infrastruktur fisik dan infrastruktur non-fisik,” jelasnya.

Yang lebih penting lagi, lanjut Din, Indonesia butuh kepemimpinan yang mengayomi seluruh kelompok masyarakat. “Ia berada di atas semua golongan. Tidak untuk golongan tertentu. Tidak untuk, bahkan, kelompok pemilihnya saja. Dan karena itu dia menjadi pencipta solidaritas,” ucapnya.

Selain berdasarkan alasan objektif memilih juga berdasarkan alasan subjektif kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini umat Islam boleh mengajukan alasan subjektif sebagaimana sebuah hadits yang menjelaskan barang siapa yang tidak memedulikan urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari mereka.

“Dalam terjemahnya di pilpres dan pileg, pilihlah calon pemimpin yang secara sejati—dalam kurung bukan basa-basi—memerhatikan, memedulikan, dan membela kepentingan umat Islam. Tentu tanpa merugikan kepentingan umat lain,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.

Din juga memberi petunjuk dengan dua opsi pilihan. “Pilihlah yang baik dari yang ada. Karena semuanya baik, maka pilihlah yang terbaik dari dua yang baik. Opsi kedua pilihah dari yang sedikit buruknya dari yang tidak ideal. Kalau keduanya tidak ideal, pilihlah yang lebih minim keburukannya,” ungkapnya.

Dengan penjelasan di atas, Din yakin bahwa warga negara dan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah, akan paham siapa yang harus dipilih. (MN)


iklan