![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2019/03/Nugroho.jpg?resize=797%2C593&ssl=1)
Nugraha Hadi Kusuma dalam Ngaji Bareng di Kota Batu.
PWMU.CO-Sejak pemilik modal masuk ke ranah politik, kondisi negeri ini makin kacau. Suap merajalela dalam pembuatan keputusan hingga ke Pemilihan Umum.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Jatim Nugraha Hadi Kusuma saat memberi sambutan di acara Ngaji Bareng Nadjib Hamid di Kota Batu, Sabtu (9/3/2019).
”Uang dipakai untuk memenangkan pertarungan. Kalau tidak punya uang banyak, tidak akan bisa menang,” ujarnya.
”Bayangkan hampir semua tokoh, politisi, ulama sekalipun mengatakan, rumus untuk menang adalah uang. Semua mengatakan seorang caleg untuk bisa menang, eksekusi akhirnya harus dengan uang,” tandasnya.
Kondisi ini menciptakan money politics, politik transaksional. ”Kondisi ini sangat memprihatinkan. Mulai Pilkades, Pilwali, Pilbup, Pilgub, Pileg, bahkan sampai Pilpres semua diukur dengan uang,” sambungnya.
Dia meminta, warga Muhammadiyah jangan larut dengan kondisi politik rusak ini. ”Kalau warga Muhamamdiyah ikut-ikutan hanyut dan larut dengan yang begituan maka Muhammadiyah akan hancur. Maka perlu kita ngaji bareng terkait banyak hal,” ujarnya.
Menurut dia, kita bersyukur hingga saat ini Muhammadiyah terbebas dari jeratan politik transaksional. Lainnya sudah ditaklukkan satu per satu dengan uang. Kita paham, politik uang ujungnya pemilik modal ingin mengeruk keuntungan dalam pembuatan kebijakan. Imbasnya rakyat dirugikan.
”Saya bisa merasakan bagaimana saat petani apel kemarin panen raya, namun pemerintah izinkan impor apel 8,7 ton. Akibatnya harga apel jatuh satu kilo hanya 5 ribu rupiah,” kata dia memaparkan.
Begitu juga ketika panen padi, sambung dia, masuk beras impor sehingga beras melimpah. Saat panen garam, pemerintah impor garam hingga harga garam petani anjlok. ”Pemerintah juga izinkan impor sayur hidroponik di saat masyarakat kita menggencarkan pertanian hidroponik,” papar dia. (Uzlifah)