IMM Tuntut KPK Usut Tuntas Kasus Jual-Beli Jabatan di Kemenag

144
Hikmah Press
Andreas Sutanto. (Aan/PWMU.CO)

PWMU.CO – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas praktik suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) hingga ke akar-akarnya.

Pasalnya, ditengarai kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag masif terjadi dari pusat hingga daerah, dan melibatkan banyak pejabat berwenang.

iklan

“Nah, kami minta KPK mengusut tuntas kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini. Jangan sampai ada upaya intervensi selama proses penyidikan dan penanganan kasus suap di Kemenag ini berlangsung,” kata Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur Andreas Sutanto kepada PWMU.CO, Senin (25/3/19).

Andreas menegaskan, peristiwa tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK adalah kunci untuk membongkar praktik suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

“Kasus tangkap tangan Romy ini menunjukkan betapa rekruitmen, mutasi, dan rotasi pejabat di lingkungan Kemenag sarat dengan permainan kotor. Prosesnya bahkan diduga melanggar peraturan perundang-undangan, etika hukum, HAM, dan prinsip-prinsip ethics and good governance,” ungkapnya.

Maka, Andrea meminta, adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekruitmen, mutasi, dan rotasi jabatan di lingkungan Kemenag. “Semua proses di Kemenag harus berbasis transparansi, kompetensi, dan meritokrasi,” ungkapnya.

Ia pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah cepat dalam upaya membokar praktik suap dan korupsi di lingkungan Kemenag. Salah satunya dengan memberhentikan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

“Kita harapkan segera Menag Lukman diganti yang baru. Dan, atau, dituntut saja, jadikan Plt Menteri Agama,” tegasnya.

Sebagai diketahui, penetapan tersangka disampaikan oleh Pimpinan KPK Laode M Syarif didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers di KPK.

“Kita lihat kondisi para elit nasional yang tiada henti-hentinya melakukan praktik korupsi, dengan ini kami menyatakan sikap,” tandasnya. (Aan)