21 Hari di Jepang, Ini Oleh-Olehnya Cara Tangani Anak Disabilitas

193
Hikmah Press
Ifta Zuraidah bersama gurunya di Jepang.

PWMU.CO-Selama 21 hari Ifta Zuraidah MM, guru SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (Smamda) dikirim ke Jepang untuk melihat pola pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Guru Mata Pelajaran Ekonomi dan Akuntansi ini mengatakan, guru di Jepang sangat sabar dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Anak penyandang disabilitas dalam proses pendidikannya tidak dibedakan dengan anak lain.

iklan

Dia mengikuti program Teacher Training on Inclusive Education in Japan. Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti oleh 22 guru dari berbagai sekolah negeri dan swasta se-Indonesia.

“Pendidikan inklusif di Jepang, khususnya Kota Okayama terbagi ke dalam kelas reguler, kelas khusus dan kelas bimbingan khusus,” katanya saat ditemui Jumat (29/3/2019).

Semua kelas itu, sambung dia, ada pada sekolah umum. Berbeda dengan di Indonesia, anak disabilitas yang ingin belajar harus masuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menurut guru yang aktif membuat penelitian ini, sistem pendidikan di Jepang model begitu berdampak positif. Karena anak-anak disabilitas lebih percaya diri dan termotivasi untuk melihat kekurangannya menjadi sebuah kelebihan.

Secara teknis, Ifta mengungkapkan, pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus adalah dengan sistem yang sudah diatur oleh sekolah.

Ada perencanaan yang dibuat antara orang tua, guru dan komite pendidikan. Perencanaan ini dibuat langsung untuk 3-4 tahun ke depan. Isinya bagaimana masa depan anak ini akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

“Mereka mengikuti mata pelajaran olahraga, seni, dan musik bersama siswa reguler. Untuk mata pelajaran lain mereka tetap berada pada kelas yang sudah disiapkan di kelas reguler khusus dan kelas Bimbingan Khusus.” imbuhnya.

Sistem pendidikan di Jepang mampu bersinergi dengan baik. Misalnya untuk menentukan anak tersebut termasuk tergolong gangguan apa. “Calon siswa melakukan medical check up di rumah sakit terlebih dahulu. Hasil tes diberikan kepada komite pendidikan untuk bisa menentukan anak tersebut masuk pada kelas apa saat di sekolah. Sehingga bisa lebih efektif dalam menangani mereka,” pungkasnya. (Hanafi)