PWMU.CO – Menjelang pengumuman rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu (22/5) mendatang, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nashir menyatakan sikap resminya.
“Harus menerima yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, ada kesalahan bahkan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan,” ujar Haedar ditemui usai memberikan ceramah pada Kajian Ramadhan 1440 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Dome UMM, Sabtu (18/5/19).
Tentu, imbuh Haedar, Muhammadiyah akan tetap mengawal proses tersebut. “Bahkan, Muhammadiyah dalam pernyataannya mendesak KPU, Bawaslu, dan semua pihak untuk betul-betul luber jurdil di dalam penghitungan sampai pengumuman nanti, dan berdiri tegak di atas konstitusi,” tegas Haedar.
Sementara itu, kabar yang berhembus untuk melakukan pengerahan massa atau poeple power dan aksi saat pengumuman tersebut, Haedar menghimbau agar dihindari.
“Pengerahan massa sebaiknya dikurangi di bulan Ramadhan. Demo boleh, tapi harus mengikuti aturan dan tidak boleh anarki,” ujarnya.
Muhammadiyah juga mengingatkan agar Pemilu tidak membuat masyarakat retak sebagai bangsa yang sesungguhnya menjadi kekuatan dan sumbangan umat Islam dalam menjadikan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Umat Islam Indonesia sejatinya menjadi penyangga terdepan dalam bangunan persatuan Indonesia.
“Ketika ingin politik nilai, kita berhadapan dengan politik yang pragmatis oportunistik, atau disebut jahiliyah dalam makna ketertinggalan secara value,” ungkapnya. Dinamika kebangsaan inilah yang disebut Haedar melatarbelakangi tema Kajian Ramadhan kali ini.
“Tema ini diangkat di tengah dinamika kebangsaan setelah 73 tahun merdeka. Pemilu itu normal setiap lima tahun sekali, berulang tetap. Tapi, membangun bangsa dan negara tidak boleh berhenti. Itu spirit Muhammadiyah,” ujarnya. (Isna)
Discussion about this post