Halusinasi Pembunuhan Pejabat, Tiga Kejanggalan Itu

3689
Pasang Iklan Murah
Ma’mun Murod Al-Barbasy saat mengikuti aksi super damai 212 (Saca Firmansyah/PWMU.CO)

PWMU.CO – Beberapa hari lalu, 26/5/2019, Kapolri Tito Carnavian menyampaikan pernyataan yang (tidak) mengejutkan terkait upaya pembunuhan terhadap beberapa pejabat yang akan dilakukan oleh “kelompok perusuh” yang menggelar aksi tanggal 21-22 Mei 2019.

“(Dari) pemeriksaan resmi, mereka menyampaikan nama Pak Wiranto, Pak Luhut (Binsar Panjaitan), Kepala BIN Budi Gunawan, dan Gories Mere. Selain itu, kelompok mengancam menargetkan pimpinan lembaga survei (tanpa menyebut nama).” (detik.com, 26/5/2019).

iklan

Dalam kasus pemberantasan tindak terorisme misalnya, entah sudah berapa kali Tito membuat pernyataan “aneh” yang cenderung menyudutkan kelompok Islam. Pernyataan-pernyataan Tito terkait terorisme justru membuat masyarakat tidak lagi percaya sepenuhnya bahwa tindak terorisme itu sepenuhnya ada, apalagi bila dikaitkan dengan teroris jihadis.

Pernyataan “(tidak) mengejutkan” Tito juga tampak terlihat dalam menyikapi rencana pembunuhan empat pejabat. Tito seperti tengah membangun halusinasi, tentu dengan maksud menyudutkan kelompok Islam. Kalau berangkat dari sikap yang dipertontonkan selama ini, sulit untuk tidak menyebut Tito sebagai bagian dari pengidap penyakit islamophobia—penyakit yang menimpa kebanyakan pejabat di Indonesia.

Coba kita kritisi lebih jauh pernyataan Tito. Pertama, sebagaimana dinyatakan Tito, rencana pembunuhan pejabat bersumber dari mereka yang ditangkap dalam aksi damai yang berakhir rusuh tanggal 21-22 Mei 2019. Bayangkan, institusi kepolisian yang dibiayai sangat besar dari uang rakyat, ternyata cara kerjanya ecek-ecek.

Bagaimana mungkin, pernyataan yang cukup serius terkait pembunuhan pejabat, ternyata sumbernya sangat tidak bermutu, hanya dari mereka peserta aksi damai yang ditangkap pihak kepolisian, bukan dari kerja-kerja intel yang dimiliki kepolisian. Pernyataan Tito ini justru akan dipahami sebagai upaya main-main, dan tak lebih hanya bagian dari upaya teror, menakut-nakuti publik yang kritis kepada penguasa.

Melihat sepak terjang LBP, Gories Mere, Wiranto, Budi Gunawan, dan bahkan Tito sendiri selama ini, terlebih perlakuannya terhadap kelompok Islam, rasanya wajar bila ada peserta aksi damai—yang kebanyakan melek politik, menghendaki kematiannya. Persoalannya, apakah ketika mereka berteriak “bunuh pejabat” lalu serta merta akan dan bisa membunuhnya? Jawabnya tentu tidak!

Teriakan “bunuh pejabat” biasanya ekspresi dari kejengkelan bercampur amarah yang luar biasa, namun mereka tak mampu berbuat apa-apa kecuali hanya berteriak “bunuh pejabat”. Sebab kalau mereka benar secara serius merencanakan pembunuhan terhadap pejabat, tentu tidak mungkin berkoar-koar.

Dan kalau pun benar akan membunuh pejabat, dipastikan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Apakah mereka yang berhasil ditahan polisi mempunyai kemampuan tersebut? Saya yakin tidak. Sebab kalau mereka mempunyai kemampuan khusus, kenapa bisa begitu gampang tertangkap? Lagi pula membunuh pejabat, misalnya sekelas Menko Maritim atau Kepala BIN yang mempunyai dan dilindungi pengawal pribadi, tentu bukan perkara mudah seperti mudahnya ketika Densus 88 membunuh warga negara biasa yang baru diduga teroris.

Belum lagi dalam sejarah terkait pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap pejabat Indonesia tak pernah dilakukan oleh massa dalam pengertian sosiologi sebagai kerumunan (crowd). Lebih seringnya dilakukan oleh konspirasi elit berkuasa.

Misalnya meninggalnya salah seorang Ketua PBNU Subchan ZE, yang begitu miterius di Arab Saudi rasanya sulit bila tidak dikaitkan dengan kerja-kerja intelijen. Semasa hidupnya, Subchan dikenal sangat krtitis terhadap rezim Orde Baru.

Begitu juga meninggalnya secara misterius Deputi Gubernur Bank Indonesia sekaiigus saksi kunci dalam kasus Bank Century Siti Fadjriah. Meninggalnya Ketua KPU Husni Kamil Manik juga dikaitkan dengan konspirasi elit yang berkuasa yang konon ketakutan kalau Manik membuka kecurangan Pilpres 2014.

Kedua, kalaulah kepolisian serius menemukan kelompok masyarakat tertentu yang hendak membunuh para pejabat, apakah seharusnya diumumkan ke publik. Saya bukan intel dan tak pernah bercita-cita jadi intel, apalagi intel yang mengawasi gerak gerik kelompok Islam. Namun kalau menonton film-film spionase atau intelijen, rasanya tak ada sutradara yang membuat skenario di mana aparat berwenang mengumumkan rencana pembunuhan terhadap pejabat ke hadapan publik.

Mengumumkan bahwa ada empat pejabat yang akan dibunuh justru hanya mempertegas dugaan halusinasi atau kebohongan pihak kepolisian soal rencana pembunuhan tersebut.

Ketiga, saya bersepakat dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang tak yakin dengan pernyataan Tito soal rencana pembunuhan empat pejabat. Ryamizard menyebut bahwa rencana pembunuhan itu hanya omongan belaka.

Ryamizard mengatakan, ancaman pembunuhan pejabat negara itu hanya sebatas gertakan semata. Menurutnya, ancaman pembunuhan tersebut juga tak terlepas dari dinamika politik. “Saya rasa tidak begitulah. Masak sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu. Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu,” (CNN Indonesia, 29/5/2019).

Saat ini kinerja kepolisian tengah mendapat sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat. Bukan hanya terkait dengan kerja-kerja pemberantasan tindak terorisme, tapi juga dalam kasus kriminaliasi ulama, memintai keterangan dan mentersangkakan mereka yang dinilai penyebar hoax dan melawan rezim berkuasa secara tidak proporsional.

Sementara terhadap para pembuat hoax yang pro dan pendukung rezim, tak ada satu pun yang dijadikan tersangka. Belum lagi cara menyikapi aksi damai sebagai reaksi atas kecurangan dan bobroknya Pemilu 2019 yang berujung pada meninggalnya begitu banyak korban juga mendapat sorotan tajam.

Kritik keras masyarakat ini mestinya dijadikan muhasabah pihak kepolisian untuk menampilkan citra diri yang lebih baik. Polisi harus benar-benar secara serius memposisikan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya menjadi pembela, pendukung, dan alat kekuasaan yang bersifat sesaat.

Polisi itu wasit, dan tak sepatutnya memposisikan diri sebagai pemain, sebagaimana yang dipertontonkan saat ini. Sekian. (*)

Brebes, 31 Mei 2019

Oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ.