Muhammadiyah: Ketua Umum, Ketua yang Bukan Umum, dan Wakil Ketua

Sejak berdiri pada 1912, Muhammadiyah telah berusia 114 tahun lebih. Dalam perjalanan panjang itu, berbagai dinamika telah dilewati. Tidak terkecuali dalam soal penyebutan pucuk pemimpin. Dari istilah Ketua Umum, ketua menjadi Ketua Umum, Ketua yang Bukan Umum, dengan segala derivasinya.

Awalnya, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang Ketua. Tentu tanpa tambahan istilah umum. Sejak berdiri hingga tahun 2005 lalu, sebutan inilah yang digunakan. Istilah ini terpakai dalam masa 9 dekade lebih 3 tahun. Istilah ini dipakai oleh setidaknya 13 pucuk pimpinan Muhammadiyah. Sejak 1912 hingga 2005.

Ketua sebagai sebutan pucuk pimpinan Persyarikatan disematkan pada KH Ahmad Dahlan, KH Ibrahim, KH Hisyam, KH Mas Mansur, dan KH Bagus Hadikusumo. Memasuki era 1953 ke atas, sosok yang disebut ketua PP Muhammadiyah adalah  Buya AR Sutan Mansur, KH M. Junus Anis, KH Ahmad Badawi, KH Faqih Usman, KH AR Fakhruddin, KH Azhar Basyir MA, Prof M. Amien Rais, dan Prof A Syafi’i Ma’arif.

Sementara angggota PP lainnya selain ketua adalah para wakil ketua dan sekretaris. Terkadang juga ada wakil sekretaris. Serupa dengan sekretaris, terkadang juga ada wakil bendahara mendampingi bendahara.

Barulah saat PP Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin 2005-2010, terjadi perubahan sebutan pucuk pimpinan. Dari ketua yang sebelumnya tidak ada tambahan kata umum menjadi ketua umum. Perubahan ini terjadi dalam Muktamar ke-45 yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur.

Tidak hanya ketua, penambahan istilah umum juga terjadi pada sekretaris dan bendahara. Selain tentu saja tetap ada sekretaris dan bendahara sebagai istilah pengganti periode sebelumnya yang disebut wakil sekretaris dan wakil bendahara.

Sementara pimpinan yang dalam periode sebelumnya disebut wakil ketua berubah menjadi ketua. Ketua, tapi tidak umum, begitu mudahnya. Ketua Umum PP Muhammadiyah hanya ada satu orang, tapi ketuanya banyak orang.

Sejak muktamar 2005, masih dua orang yang tercatat secara teks sebagai Ketua Umum di pucuk pimpinan PP. Yaitu M. Din Syamsuddin mulai 2005 sampai 2015, atau dua periode. Tokoh kedua adalah Haedar Nashir, yang terpilih dalam Muktamar 2015 dan terpilih kembali dalam periode berikutnya, 2022-2027.

Berbeda dengan ketua umum yang baru dua orang, sudah ada 3 orang yang menyandang istilah sekretaris umum PP Muhammadiyah . Pertama, Drs. H. A. Rosyad Sholeh yang mendampingi Din Syamsuddin periode 2005-2010, serta Dr Agung Danarto pada periode 2010-2015. Tokoh yang ketiga adalah Prof Abdul Mu’ti yang membersamai Haedar Nashir sejak tahun 2015 hingga periode ini.

Sama dengan sekretaris umum yang sudah ada 3 orang, begitu juga dalam posisi bendaha umum. Yaitu Prof Zamroni dalam struktur PP Muhammadiyah 2005-2010 dan 2010-2015, Prof Suyatno (2025-2022), serta Prof Hilman Latief (2022-2027).

Yang patut dicatat, penambahan istilah umum untuk ketua-sekretaris-bendahara ini hanya berlaku di tingkat PP. Di tingkat provinsi (PWM), Kota/kabupaten (PDM), Kecamatan/Distrik (PCM), Desa/kelurahan (PRM), tidak mengalami perubahan.

Di 4 tingkatan ini, pucuk pimpinannya masih tetap pakai istilah ketua. Sementara yang mendampingi adalah wakil ketua. Adapun sekretaris dan bendaharanya pun tetap tidak pakai umum. Cukup sekretaris atau bendahara. Jika diperlukan tambahan personal, yang biasanya dilakukan melalui Musyawarah Pimpinan (jika di PP — Tanwir), ada wakil sekretaris dan wakil bendahara.

Sekedar mengingatkan, dalam periode PP Muhammadiyah 2022-2027, Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah Prof Haedar Nashir. Untuk menjalankan roda organisasi, dia didampingi 12 ketua yang tanpa tambahan umum. Juga ada Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Sekretaris, dan Bendahara.

Ditulis sesuai urutan abjad, ke-12 Ketua PP yang membersamai Haedar Nashir itu adalah Dr Agung Danarto, dr Agus Taufiqurrohman, M.Kes, Dr Anwar Abbas, Prof Dadang Kahmad, A Dahlan Rais, M.Hum, Prof Irwan Akib, Dr M. Busyro Muqoddas, Dr M. Saad Ibrahim, Prof Muhadjir Effendy, Dr Apt Salmah Orbayinah, Prof Syafiq A. Mughni, dan Prof Syamsul Anwar

Sementara untuk Sekretaris Umum dipercayakan kepada Prof Abdul Mu’ti. Sekretaris umum juga didampingi oleh 2 sekretaris yang tidak umum. Yaitu M. Izzul Muslimin, S.IP dan M. Sayuti, PhD. Adapun bendahara umum adalah Prof Hilman Latief, didampingi satu bendahara yang tidak umum: Marpuji Ali MSI. (*)