SMK Jangan Menciptakan Pengangguran Baru, laporan Mohamad Su’ud, kontributor PWMU.CO Lamongan, Kepala SMKM 6 Modo.
PWMU.CO – Hendaknya kepala sekolah tidak gamang dengan perubahan. Justru harus mengikuti irama perubahan dan melakukan inovasi agar eksis sepanjang zaman.
Demikian paparan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT, dalam acara Rapat Koordinasi (rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Propinsi Jawa Timur, di Hotel Mustika Tuban, Kamis (24/2/2022).
Wahid menjelaskan ada SMK swasta yang lambat mengikuti perubahan, tapi ada juga sekolah yang dengan mudah menyesuaikan perubahan. “Maka di sinilah eksistensi MKKS sangat penting dalam rangka memberi bimbingan sekolah yang lambat tersebut,” tutur alumnus SMA Negeri 9 Surabaya tahun 1982 ini.
Wahid berpesan kepada seluruh kepala sekolah agar selalu mencari informasi dan berkomunikasi dengan sesama kepala sekolah yang maju, agar muncul gagasan segar untuk memajukan sekolah masing-masing.
“Disparitas pembelajaran di SMK merupakan masalah utama pendidikan di Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh di antaranya ‘kualitas’ guru dan sarana prasarana. Maka menjadi penting kehadiran MKKS untuk turut serta menjembatani problem ini,” urai pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ini.
Yang Menyusun KTSP Baru 65 Persen
Di bagian lain, pria kelahiran Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ini, mengungkapkan fakta dari 2.149 SMK di Jawa Timur, yang menyusun dan mengajukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2021/2022 hanya 65 persen. Masih ada 35 persen yang belum mengajukan KTSP, padahal tahun ajaran ini segera akan berakhir.
Dia menjelaskan bahwa KTSP merupakan ‘kitab suci’ proses belajar mengajar. KTSP dibuat oleh tim sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur sebelum ajaran baru. Setelah PPDB dilaksanakan, maka hendaknya segera menyusun KTSP.
“Saya berharap tahun pelajaran 2022/2023 semua SMK memiliki KTSP agar tidak mengalami permasalahan, baik di bidang administrasi maupun dalam pelaksanaan pembelajaran,” papar jebolan Universitas Brawijaya Malang ini.
Wahid juga menyoroti tentang akreditasi. Menurutnya akreditasi adalah sebuah bentuk pengakuan dan kelayakan kinerja lembaga yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
“SMK di Jawa Timur, yang memiliki sertifikat akreditasi hanya 58 persen. Pesan saya segera diurus, karena bagi sekolah yang tidak memiliki atau yang sudah mati, hanya ada kesempatan perpanjangan satu tahun, setelah itu izin perpanjangan tidak berlaku,” tegas Wahid Wahyudi.
SMK Baru
Terkait berdirinya SMK baru, Wahid menyarankan agar pendirian SMK baru tidak mematikan SMK yang sudah ada atau membuka kompetensi keahlian yang belum dimiliki SMK yang ada.
Di bagian akhir, Wahid mengajak semua kepala sekolah melalui MKKS yang sedang mengikuti rakor agar memperhatikan output siswa. “Jangan sampai lulusan SMK menciptakan pengangguran baru,” pintanya.
“Keberanian dalam mengambil kebijakan ditunggu para siswa. Tugas kepala sekolah ikut membantu siswa dalam menyongsong masa depan siswa,” kata Wahid di hadapan 250 peserta rakor. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni