HGB 160 Tahun, Pemerintah Abus de Droit oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
PWMU.CO– Demi menarik investor untuk Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekat dan jor-joran seolah-olah negara ini milik sendiri. Semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam undang-undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju agenda pindah ibu kota.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menawarkan HGB (Hak Guna Bangunan) di kawasan IKN untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun.
Tawaran ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria pasal 35 yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun. Kalau diperpanjang 20 tahun. Presiden telah melakukan abus de droit. Sewenang-wenang melanggar undang-undang.
Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul. Akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia. Nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah.
Tawaran obral menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 persen. Mau pilih tanah yang mana saja di kawasan IKN. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap ke mana-mana.
Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini presiden atau pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan.
Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu. Para investor tahu proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat.
Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan mau-maunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek.
Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran Rp 490 triliun akan terus membengkak menjadi Rp 1.470 triliun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang wait and see.
Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru.
Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar.
Kereta cepat Bandung-Jakarta dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan Aparat Sipil Negara dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana.
HGB 160 tahun itu melanggar hukum. Menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas.
Darimana angka 160 tahun itu muncul? Jangan-jangan naiehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah kepala daerah.
IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana.
Bandung, 24 Oktober 2022
Editor Sugeng Purwanto