Kokam dan Pilpres: Kembali ke Khittah, Oleh Prima Mari Kristanto
PWMU.CO – Kelahiran Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) tidak lepas dari peristiwa berdarah G30S/PKI tahun 1965. Tepat 1 Oktober 1965 Kokam dibentuk untuk membantu negara, khususnya TNI Angkatan Darat dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), menumpas komunisme. Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai salah satu basis komunis menjadi ancaman serius bagi masyarakat anti-PKI.
Mengutip Suaramerdeka.com sekitar 500 anggota Kokam menggelar apel di Alun-alun Kabupaten Wonogiri pada hari Ahad 1 Oktober 2023. Peserta yang hadir berasal dari daerah Solo dan sekitarnya.
Apel Kokam Solo Raya itu juga disertai pernyataan sikap terkait pembekuan Kokam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Koordinator Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Solo Raya Reynal Falah mengatakan “Pernyataan sikap itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral dari PDPM dan Kokam Solo Raya terhadap situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi.”
Masih menurut Reynal Falah perbedaan pendapat antara satu wilayah dengan wilayah lain atau antara pimpinan pusat dengan wilayah itu satu hal yang wajar.
“Jika pintu ishlah tidak terbuka maka tanpa sadar Kokam sudah terseret ke wilayah politik, khususnya irama politik yang sedang dimainkan Presiden Jokowi.”
Dalam pernyataan sikap tersebut Kokam Solo Raya menyerukan untuk saling menjaga marwah dan mengutamakan komunikasi dan konsolidasi. Mereka juga meminta Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP PM) untuk mencabut pembekuan Kokam DIY dan mendukung eksistensi Kokam DIY.
Pernyataan sikap bernas dan cerdas dari sang tuan rumah apel akbar Kokam yang dihadiri Presiden Jokowi pada 20 September 2023 di Stadion Manahan Solo. Sikap Kokam Solo Raya layak didengar mengingat sebagai tuan rumah mereka tidak tersinggung dan tidak mempermasalahkan absennya Kokam DIY pada acara tersebut.
Jika ketidakhadiran salah satu wilayah dijadikan dasar membekukan seolah-olah kegiatan bersama Presiden yang notabene sebagai tokoh politik adalah kegiatan wajib. Jika pintu ishlah tidak terbuka maka tanpa sadar Kokam sudah terseret ke wilayah politik, khususnya irama politik yang sedang dimainkan Presiden Jokowi.
Pada kegiatan 20 September 2023 tersebut sangat tampak dan terasa motif politik di dalamnya dari narasi-narasi yang disampaikan Presiden Jokowi. Salah satu kalimat Presiden Jokowi yang terkesan tendensius adalah, “Jangan sampai saat ganti pemimpin ganti visi ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, SMP, SMA (lalu) ganti pemimpin, ganti visi sehingga mulai lagi SD, SMP, SMA. Lalu kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya?”
Tidak dipungkiri bahwa Presiden Jokowi saat ini menginginkan calon tertentu untuk jadi penerusnya. Beragam pernyataan dan sikap Presiden menunjukkan sikap ingin “cawe-cawe” yang disampaikan sendiri oleh Presiden pada kesempatan sebelumnya.
Baca sambungan di halaman 2: Dissenting Opinion
Dissenting Opinion
Sikap Kokam DIY yang tidak hadir pada Apel Akbar tersebut perlu dihargai sebagai ‘dissenting opinion’ atau sikap yang berbeda terhadap suatu isu kebangsaan yang ‘abu-abu’, dan perlu dihargai sebagaimana sikap Kokam Solo Raya.
Pernyataan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Arif Jamali pada harianjogja.com Senin 2 Oktober 2023 menjelaskan penyebab utama pembekuan tersebut adalah kesalahpahaman komunikasi saja. “Secara detail kurang tahu, tetapi sepertinya hanya miskomunikasi. Sudah kami koordinasikan, ini bagian dari dinamika organisasi, akan dimusyawarahkan bersama,” jelasnya.
Masalah dan konflik organisasi bagian dari dinamika organisasi itu sendiri. Menjadikan masalah dan konflik sebagai ibrah atau fitnah bahkan memecah belah tergantung kedewasaan dari perangkat organisasi termasuk personil manusia di dalamnya.
“Dalam hierarki organisasi Kokam, kedudukannya sebagai organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah tidak bisa lepas dari kaidah Persyarikatan secara umum.”
Perangkat organisasi meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi, garis perintah, juga standar operating procedures (SOP). Atas tindakan atau kegiatan yang belum pernah diatur dalam perangkat organisasi tidak bisa disebut sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran disiplin dan sejenisnya.
Dalam hierarki organisasi Kokam, kedudukannya sebagai organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah tidak bisa lepas dari kaidah Persyarikatan secara umum, termasuk dalam menyelesaikan konflik organisasi, juga perbedaan pendapat yang terjadi.
Ada anggapan oleh sebagian anggota Kokam (maaf jika salah) jika Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah Panglima Tertinggi Kokam. Apakah dengan anggapan ini kemudian Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah melalui surat tertanggal 29 September 2023 berhak membekukan Kokam DIY? Bagaimana Kokam memandang kedudukan pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah yang ikut merawat keberadaan Kokam?
Baca sambungan di halaman 3: Kokam Milik Semua
Kokam Milik Semua
Dalam praktik keseharian anggota Kokam bukan hanya kalangan muda atau pemuda. Beberapa warga Muhammadiyah yang lanjut usia masih tampak ikut berkhidmat bersama Kokam. Dengan demikian Kokam bukan milik Pemuda Muhammadiyah, tetapi sudah milik seluruh warga Muhammadiyah.
Memandang fakta di lapangan, anggapan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sebagai Panglima Tertinggi perlu direvisi. Jika mengikuti hierarki TNI dengan Presiden sebagai Panglima Tertinggi, maka yang pantas disebut Panglima Tertinggi Kokam adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Untuk Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah lebih tepat disebut Panglima Komando saja atau Kepala Staf barangkali.
“Agenda politik kebangsaan yang menjadi arus utama Muhammadiyah perlu diresapi secara mendalam dan dikawal Kokam bersama ortom-ortom lainnya sebagai anak kandung Muhammadiyah.”
Sebagai ormas Islam berkemajuan, Muhammadiyah bersama perangkat organisasi di dalamnya termasuk ortom harus bisa menjadi teladan berorganisasi dan berdemokrasi. Konflik di dalam organisasi manapun tidak bisa dihindarkan. Berkah dari konflik justru melahirkan disiplin ilmu manajemen konflik bagi para pembelajar.
Keberadaan konflik dan perbedaan pendapat juga bisa menjadi momentum memperbarui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis instruksi dan komando serta SOP. Kokam dan Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi kaum muda perlu mengembangkan sikap open mind, wawasan yang selalu terbuka dan siap membuka diri terhadap segala alternatif penyelesaian masalah.
Akhir kata Selamat Milad Ke-58 Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 1 Oktober 2023. Angka 58 tahun semoga jadi momentum menuju kedewasaan dalam berorganisasi. Perjalanan panjang Kokam nan herois dan patriotis sejak 1 Oktober 1965 tidak layak ternoda oleh konflik internal yang serius dan agenda tarik menarik politik praktis dari pihak manapun.
Agenda politik kebangsaan yang menjadi arus utama Muhammadiyah perlu diresapi secara mendalam dan dikawal Kokam bersama ortom-ortom lainnya sebagai anak kandung Muhammadiyah. Ortom-ortom bila perlu magang di BUMN Perum Pegadaian agar bisa ‘menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Wallahualambishawab (*)
Editor Mohammad Nurfatoni