Program Mabrur sebelum Berhaji, Solusi Masalah Istitha’ah

Drs H Abdul Haris MPdI, Kabid PHU Kantor Wilayah Kemenag Jatim, di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim. (Muchammad Jiddan/PWMU.CO)

PWMU.CO – Program mabrur sebelum berhaji dikenalkan Drs H Abdul Haris MPdI, Kabid PHU Kantor Wilayah Kemenag Jatim. Siang itu Haris menjawab pertanyaan salah satu peserta Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim.

Di ujung Seminar Problematika Haji 1445 H dengan topik Rencana Pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H di Provinsi Jawa Timur, salah satu peserta mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Ialah Supai, Ketua LPHU Surabaya.

“Satu problem yang bagi KBIH itu sangat pelik adalah ketika istitha’ah itu dilonggarkan,” ungkap Supai memulai pertanyaan pertamanya di Aula Mas Mansyur, Gedung Muhammadiyah Jawa Timur, Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Sabtu (2/12/2023) siang.

Supai lantas menceritakan, pengalamannya di KBIH Surabaya di mana ada beberapa jamaah yang sudah lanjut usia. “Satu yang paling parah itu urusan pribadi saja tidak bisa mandiri. Padahal kita kan membuat manasik itu agar jamaah bisa mandiri,” ungkapnya.

Jangankan mandiri dalam hal ibadah, lanjut Supai, ke toilet saja tidak bisa mandiri. “Jadi ukuran istitha’ah yang nanti juga menjadi syarat pelunasan ini betul-betul harus ada penekanan sehingga benar-benar dalam sekian hari itu sudah istitha’ah betul. Kalau tidak begitu, kemarin itu yang kita alami,” tuturnya.

Tidak Mampu Secara Fisik

Masih terang di ingatannya ada salah satu jamaah yang betul-betul tidak mampu secara fisik kemudian semuanya diurusi oleh KBIH. “Tentu memerlukan biaya, Pak. Kalau tidak ada keluarganya, siapa yang mau menjaga siang dan malam? Dan akhirnya sebagai tanggung jawab itu diopeni oleh KBIH kita tetapi ongkosnya tinggi. Terpaksa keluarga di rumah transfer dana, Pak. Kalau ada pengasuh di sana pasti bayar,” lanjutnya.

Memang antarjamaah yang bukan keluarga juga mestinya menolong sehingga dapat ganjaran, sambung Supai, tapi kalau sekian hari itu berat. “Harus ada fee dan itu kemudian jadi nambah biaya dari keluarga. Itu Alhamdulillah berhasil dilaksanakan, Pak. Tapi ini nggak bisa dibaleni yo, jangan sampai ada lagi, kasihan orang yang bukan keluarga yang ngopeni, padahal dia pingin shalat, pingin ibadah pribadi, tapi dia terpaksa harus menjaga,” ungkapnya.

Sebagai KBIH, pihaknya sudah mewanti-wanti jangan sampai menolak jamaah. “Tapi kalau sudah problem seperti ini menjadi masalah,” imbuhnya.

Pertanyaan kedua, “Saya itu punya stok kelulusan tes bukan hanya ikut tes, tapi lulus Pak Haris. Di tahun 2020 saya sudah tes dan dinyatakan lulus. Setelah itu ndak ada haji bahkan saya itu lulusan terbaik, bahkan dapat piagam Pak, terbaik I se-Jawa Timur.”

Karena tidak ada haji, lanjut Supai, kemudian 2 tahun tidak jadi haji, tahun berikutnya dia tidak diberangkatkan dengan sertifikat yang sudah lulus itu. “Barangkali menjadi pertimbangan khusus. Barangkali lho ya, kalau nanti barangkali ada panggilan. Saya sudah lemas, Pak. Tapi paling tidak, seragam di rumah yang saya simpan sama tasnya itu utuh, Pak. Saya buat kenang-kenangan. Kapan budale?” ungkapnya.

Progam Mabrur Sebelum Berhaji

Drs H Abdul Haris MPdI langsung menjawab dengan berempati, “Merinding ketika bilang saya sudah dilatih, sudah pintar, sudah punya seragam, tinggal berangkat, Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 tidak ada pemberangkatan, tahun 2022 itu ada pembatasan dan tahun 2023 itu baru ada seleksi lagi.”

Haris menekankan, pihaknya sudah dan terus berkoordinasi dengan Dirjen PHU. “Bagaimana Pak, kita itu punya orang-orang yang lulus, sudah punya seragam dan ikut Bimtek, bahkan ada yang sudah saya panggil. Kita panggil, Pak. Kita panggil ke asrama. Ternyata begitu turun namanya berubah semua Pak,” ungkapnya.

Dari sini Haris menyimpulkan, ini merupakan permasalahan yang mudah-mudahan tahun berikutnya tidak terjadi dan bisa dikurangi hal seperti itu oleh kita semua.

Adapun untuk sertifikat pembimbing, kata Haris, ASN itu untuk semuanya. Pihaknya melaksanakan pada 9 Desember 2023. “Nanti akan ada sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPUPHK untuk umum dan kami di forum juga. Kami mengharap Pak Dirjen nanti juga untuk hadir di dalam kegiatan tersebut Pak antara tanggal 9-16,” ujarnya. Sang Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Dirjen PHU Kemenag RI) Prof Hilman Latief MA PhD yang juga menjadi narasumber seminar itu duduk tepat di sampingnya.

Kemudian dia menjawab pertanyaan Supai berikutnya. “Saya pernah sebenarnya delegasi ke teman-teman KBIHU kita itu ada program mabrur sebelum berhaji. Apa itu? Itu kesalehan sosial yang kita bangun ketika keberangkatan. Bentuknya adalah untuk membantu jamaah usia lanjut yang tidak ada pendampingnya,” terangnya.

Dia menyatakan program ini berjalan. “Tetapi jalannya pada saat di embarkasi. Sampai ke Arab Saudi, begitu di sana, sudah mempertimbangkan kalau begini terus saya tidak melaksanakan umrah sunnah dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu diserahkan ke kami Pak, Ketua Sektor,” imbuhnya.

Artinya, sambung Haris, kita tidak bisa terlalu berharap untuk memasrahkan jamaah-jamaah tersebut kepada yang tidak keluarganya. (*)

Penulis Nabillah Amira Firdausi dan Sayyidah Nuriyah Editor Mohammad Nurfatoni

Exit mobile version