PWMU.CO – Anies Baswedan janjikan pelayanan pengacara gratis secara online untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan hukum ketika menghadapi berbagai permasalahan.
Janji itu disampaikan Capres Anies Baswedan dalam Debat Capres di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Kantor konsultasi hukum online itu dia beri nama Hotline Paris. Hotline Pengacara Gratis.
Ia berharap dengan layanan ini masyarakat dapat lebih percaya diri dalam melaporkan masalah dan meminta dukungan hukum dari negara.
Program layanan konsultasi hukum gratis ini disampaikan saat menjelaskan topik kebijakan melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dari pertanyaan yang diundi oleh panelis Gungun Heriyanto dan Khairul Fahmi.
Anies Baswedan menekankan pentingnya penegakan hukum dengan menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman.
Menurutnya, jika pelanggaran dibiarkan dapat menular dan dianggap sebagai sesuatu yang benar. ”Menegakkan aturan dan hukum nomor satu,” katanya.
Ia meyakinkan setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun, aturan dan hukum harus ditegakkan secara tegas.
Dia menyampaikan pentingnya berkomunikasi dengan semua warga negara dan menghindari sikap memusuhi unsur-unsur dalam masyarakat. Negara sebagai penyelenggara harus mencakup semua elemen masyarakat.
”Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik, sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya,” katanya.
Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan, di situ kita atur, dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan.
Dia mengungkapkan keprihatinannya terkait peristiwa pelanggaran dan kekerasan yang seringkali terjadi, namun masyarakat kadang kesulitan menemukan tempat untuk melaporkan kejadian tersebut.
Respon Capres Lain
Soal topik tersebut Capres Prabowo Subianto ingin mendengarkan tanggapan terkait keluhan adanya kelompok minoritas mendirikan tempat ibadah karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya.
Ganjar Pranowo memberikan tambahan mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak boleh ragu dalam menindak tindak pidana, terutama ketika melibatkan aparat hukum.
Meskipun demikian, ia juga menekankan perlunya pendekatan preventif, seperti yang diusulkan oleh Mahfud MD saat melakukan perjalanan kampanye di Sabang.
Ganjar Pranowo menekankan pentingnya melibatkan tokoh agama dalam memberikan pendidikan budi pekerti, sehingga masyarakat bisa memahami perbedaan suku, agama, dan golongan.
Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan sehari-hari juga dianggap sebagai langkah penting untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan.
”Kalau itu bisa terjadi, rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan,” ujar Ganjar.
Menanggapi pertanyaan Prabowo Subianto, Anies Baswedan memaparkan pencapaiannya ketika di Jakarta dalam urusan menyelesaikan masalah izin gereja yang mandek selama 30 hingga 40 tahun.
Dijelaskan, ketika bertugas di Jakarta, ia berhasil menuntaskan antrean izin gereja yang amat panjang, memungkinkan kelompok agama, termasuk Hindu dan Kristen, mendirikan tempat ibadah dengan lancar.
“Kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah, Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mengalami kesulitan mendapatkan izin untuk mendirikan masjid, dan umat Kristen yang juga menghadapi kendala serupa dalam mendapatkan izin gereja dari masyarakat. Namun akhirnya, semua mendapatkan izin untuk bisa beribadah,” tutupnya. (*)
Penulis Ario Khairul Habib Editor Sugeng Purwanto