PWMU.CO – Pemerintah nggak boleh baperan mencuat dalam Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan Capres Ganjar Pranowo ketika menguraikan jawaban pertanyaan kedua dari Surat C mengenai Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik yang diundi oleh panelis Prof Al Makin dan Bayu Dwi Anggono.
Ganjar Pranowo mengatakan, pemerintah harus siap menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan publik. “Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini,” ucapnya.
Dia menjelaskan program strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dengan dua gagasan.
Pertama, menghadirkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan orang tua dalam setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
”Agar pengambil keputusan peduli apa yang mereka rasakan,” jelas Ganjar.
Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itu yang Ganjar harapkan bisa merepresentasikan harapan kelompok rentan tersebut. ”Sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu,” lanjutnya.
Kedua, dari sisi aparatur harus ada kontrol publik.
”Pengalaman kami membuat LaporGub! sebagai satu ruang komplen publik yang pemerintah nggak boleh baperan,” tuturnya.
Ganjar menegaskan adanya masukan dan kritikan itulah yang akan diangkat menjadi Government Super Apps.
”Ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi yang harus mengambil alih sehingga pelayanan akan jauh lebih baik dan kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tegas Ganjar.
Respon Dua Capres
Capres Anies Baswedan merespon soal pelayanan publik buatkan pelayanan yang transparan dan terukur.
Ia mengungkap, faktanya pelayanan pemerintah tidak ada yang baru, semua yang dilayani adalah hal berulang.
”Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya JAKI,” ungkapnya.
Jakarta Kini (JAKI) merupakan sebuah Super Apps yang membuat setiap pelayanan memiliki ukuran tertentu.
”Contoh bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam itu harus beres,” ucapnya.
Dengan JAKI semua pelapor dapat melihat kapan mereka mengajukan laporan dan kapan laporan itu harus selesai ditangani.
Giliran Prabowo Subianto menanggapi uraian Ganjar. Menurut Prabowo, petani dan nelayan merupakan kelompok rentan di Indonesia.
Dia menunjukkan bukti para petani di Jawa Tengah sulit mendapatkan pupuk.
”Mereka mengeluh Kartu Tani yang bapak luncurkan mempersulit mereka dapat pupuk dan sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan,” ujar Prabowo.
Ganjar menjawab tanggapan dua rivalnya itu. Dia sepakat menggunakan teknologi seperti yang disampaikan Anies merupakan hal yang benar. ”Rupanya kita sama pada soal itu,” ucap Ganjar.
Lalu ia merespon pernyataan Prabowo mengenai stok pupuk yang sulit didapatkan petani Jawa Tengah.
”Data petani kita tidak pernah beres, kalau satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bekas Gubenur Jawa Tengah itu juga menerangkan kuota pupuk tidak boleh dibatasi. ”Saya telepon Pak Wapres, please kasih tambahan kalau tidak maka tidak akan cukup,” terangnya.
Penulis Bocca Della Verita Editor Sugeng Purwanto