PWMU.CO — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan blusukan. Kali ini, dia meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu As Syifa, Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (15/6/2024).
Agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan intervensi serentak yang dilakukan di 38 provinsi Indonesia.
Muhadjir mengatakan, intervensi serentak tersebut melibatkan sekitar 304.263 posyandu. Saat ini, ungkap Muhadjir, capaian intervensi serentak telah mencapai 33,64 persen per 14 Juni 2024.
“Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 posyandu seluruh Indonesia. Capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen,” ujar mantan rektor UMM tersebut.
Muhadjir mendorong seluruh perangkat pemerintah beserta jajaran BKKBN di daerah untuk dapat segera mempercepat penimbangan dan pengukuran. Dengan begitu, akhir bulan Juni dapat mencapai setidaknya 100 persen dari total populasi balita dan posyandu yang ada.
“Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta jajaran BKKBN di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh posyandu,” imbuh Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, pelaksanaan intervensi serentak di seluruh posyandu dilakukan untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
“Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi. Karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir minimum 14 persen. Ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi, kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada periode kepemimpinan presiden berikutnya,” terang Muhadjir.
Turut disampaikan, terdapat tiga standar kelayakan pada Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM). Yakni, peralatan yang terstandar, kompetensi kader, serta cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional.
“Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila pertama peralatannya terstandar, tidak boleh peralatan yang macem-macem, kemudian tenaga kadernya kompeten. Ketiga cakupannya itu harus 100 persen dari total balita nasional,” jelas mantan Mendikbud itu.
Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK turut menyerahkan secara simbolis sejumlah paket bantuan sembilan bahan pokok kepada para ibu hamil, balita, hingga calon pengantin.
Hadir mendampingi Menko PMK dalam agenda itu Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi.
Juga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, serta Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto. (*)
Penulis: Humas Kemenko PMK Editor: AS