Prof Zainuddin Maliki: Jangan Pojokkan Umat Islam gara-gara Tak Meneriakkan Slogan Pro-Pancasila. Padahal umat Islam yang justru memiliki jasa besar dalam sejarah kelahiran Pancasila.
PWMU.CO – Prof Zainuddin Maliki mengingatkan, masih saja ada pihak yang berusaha memojokkan umat Islam hanya karena tidak mau ikut meneriakkan slogan pro-Pancasila. Seolah-olah mereka ini adalah kelompok yang anti-Pancasila. Padahal umat Islam yang justru memiliki jasa besar dalam sejarah kelahiran Pancasila.
“Sadar Pancasila sebagai konsensus nasional, maka umat Islam menjadikan negara ini sebagai darul ahdi wassyahadah, sehingga yang dilakukan bukan lagi memperdebatkan tetapi mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya ke tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki.
Anggota MPR RI Fraksi PAN itu menyampaikan pernyataan itu dalam acara Sosialisasi Empat Pila Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Senin (1/8/2022).
“Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat, yang diperlukan upaya dan kerja keras agar seluruh elemen masyarakat merasa memiliki Pancasila.”
Prof Zainuddin Maliki
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2003-2007 dan 2007-2011 itu juga mengingatkan, kesediaan umat Islam menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta, telah nyata-nyata memberi jalan lebar bagi terciptanya kohesi nasional yang kuat bagi bangsa Indonesia. Hanya dalam waktu sehari diperlukan untuk mencabut tujuh kata yang sudah diperdebatkan panjang sebelumnya.
“Hal itu merupakan kearifan luar biasa yang diberikan umat Islam kepada bangsa ini,” tegasnya di depan Pimpinan Daerah Aisyiyah Gresik (PDA) dan Pimpinan Cabang Aisiyah (PCA) se-Kabupaten Gresik.
Oleh karena itu, kata Zainuddin Maliki, jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat, yang diperlukan upaya dan kerja keras agar seluruh elemen masyarakat merasa memiliki Pancasila.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa terkucil hanya karena tidak ikut meneriakkan jargon pro-Pancasila,” tegasnya.
Baca sambungan di halaman 2: Menghadapi Pemilu 2024
Menghadapi Pemilu 2024
Menghadapi Pemilu 2024, Anggota Komisi X DPR RI itu mengajak Aisiyah sebagai organisasi modern mengambil peran di garda depan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Salah satu upayanya adalah mengajak untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang berkualitas.
Pemilu dikatakan berkualitas jika yang terpilih adalah elite yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, pemimpin-pemimpin yang waras. Pemimpin waras dimulai dari pemilih yang waras.
“Sayanganya masih banyak yang ‘tidak waras’, dalam tanda kutip, karena ketika memilih di TPS, semboyannya maju tak gentar nyoblos yang bayar. Bukan maju tak gentar nyoblos yang benar,” ungkap legislator PAN dari Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
Melihat masih begitu banyak potensi konflik di tengah masyarakat, terutama akibat kesenjangan ekonomi yang masih cukup tajam, diperlukan kepemimpinan yang canggih. Pemimpin yang memiliki kemampuan mengendalikan manajemen kebangsaan dengan baik.
“Jika kita bisa mengakhiri praktik jor-joran politik uang dalam pemilu, kita yakin akan mendapat pemimpin-pemimpin yang waras yang kita impikan itu.”
Prof Zainuddin Maliki
Oleh karena itu, dalam acara yang dihadiri Ketua PDA Gresik Idha Rahayuningsih SPsi MPsi dan seluruh jajaran pimpinan Aisiyah se Kabupaten Gresik, Zainuddin Maliki mengajak masyarakat menjadikan Pemilu 2024 nanti sebagai pemilu yang berkualitas ditandai dengan terpilihnya pemimpin, baik yang di legislatif maupun eksekutif, pemimpin-pemimpin waras.
Mimpi untuk mendapatkan pemimpin yang tidak nativistik—yang tidak hanya memikirkan kelompok dan golongannya sendiri—-melainkan pemimpin waras yang bisa merangkul seluruh elemen bangsa sehingga menjadikan Indonesia bersatu, berdaulat adil dan makmur harus dimulai dengan cara menekan praktik pragmatisme dan politik transaksional dalam pemilu.
“Jika kita bisa mengakhiri praktik jor-joran politik uang dalam pemilu, kita yakin akan mendapat pemimpin-pemimpin yang waras yang kita impikan itu,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Provins. Jawa Timur 2008-2011 dan 2011-2014 itu. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni