PWMU.CO – Kalau bangsa ini ingin terhindar dari krisis kepemimpinan, maka di pemilu 2024 ini harus bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan pemimpin yang baik, pemimpin waras.
“Ingat kata Imam Al-Ghozali, kalau kehidupan rakyat itu rusak, isyarat pemimpinnya yang rusak,” ungkap Prof Zainuddin Maliki, anggota MPR-RI dari Fraksi PAN pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Kebangsaan, di depan warga Muhammadiyah Cabang Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).
“Oleh karena itu, untuk menghindari jebakan krisis kepemimpinan, pastikan yang kita pilih adalah calon-calon pemimpin yang waras,” ungkap anggota DPR yang sudah 78 kali mendapat tugas menjadi anggota panja penyusunan berbagai undang-undang di Badan Legislasi DPR RI itu menambahkan.
Anggota Fraksi PAN yang pernah memperoleh penghargaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Awards 2022 karena kinerjanya dinilai dapat meningkatkan harkat dan kehormatan DPR itu mengingatkan seharusnya bangsa ini bisa mengambil nilai-nilai ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam merumuskan sosok pemimpin yang baik.
Dengan mendasarkan kepada pesan kandungan ideologi Pancasila, maka pilihan rakyat pasti akan jatuh kepada pemimpin yang bisa mengajak lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan mampu mengajak bersatu anak-anak negeri yang heterogen. Mampu mewujudkan kehidupan bersama atas dasar prinsip musyawarah dalam permusyawaratan perwakilan. “Juga mampu mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
“Saya ingin mengajak seluruh rakyat di negeri ini, menentukan pilihannya di pemilu yang dilaksanakan Rabu 14 Februari 2024 itu, bukan hanya karena NPWP (nomor piro wani piro), melainkan memang karena mereka adalah calon-calon pemimpin yang waras yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila,” ujarnya.
Halaman Depan Kekuatan Global
Mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu juga mengingatkan Indonesia seharusnya sudah berada di halaman depan dalam dinamika kekuatan global. Setidak-tidaknya di Asia Tenggara. Saat ini Indonesia sudah memegang kepercayaan internasional. Setidaknya di kalangan negara G20. Namun posisi itu belum bisa dikapitalisasi untuk menjadikan bangsa ini mampu mengejar berbagai ketertinggalan.
“Pendidikan kita memakai standar PISA, masih berada di kelompok 10 besar dari bawah,” tegasnya meningatkan.
Anggota Komisi X DPR RI asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan ini menegaskan untuk bisa mengkapitalisasi modal sosial, berupa international trust atau kepercayaan internasional setidak-tidaknya di kalangan negara G20 itu, Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang baik, baik yang memegang jabatan politik di legislatif, yudikatif, pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Cara Muhammadiyah memilih pemimpin bisa dijadikan contoh. Pemilih berangkat ke bilik suara dengan penuh rasa tanggung jawab,dan dalam pikirannya hanya ada sosok pemimpin yang amanah. Yang mereka pilih yang siap membangun kehidupan yang makruf, mampu membebaskan masyarakat dari belenggu kemungkaran. Lebih dari itu bisa mengajak untuk hidup yang diridhai Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa.
“Jika itu yang kita lakukan untuk memilih DPR, DPD, maupun presiden dan calon presiden, maka kita pasti bisa menghindari jebakan krisis kepemimpinan,” ujarnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni