Di Muhammadiyah Tidak Ada Tempat bagi yang Bernarasi tanpa Aktualisasi

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Busyro Muqoddas SH MHum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHKP PP Muhammadiyah (Nely Izzatul/PWMU.CO)
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Busyro Muqoddas SH MHum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHKP PP Muhammadiyah (Nely Izzatul/PWMU.CO)

PWMU.CO – Di Muhammadiyah tidak ada tempat bagi yang bernarasi tanpa aktualisasi dan implementasi, karena kalau hanya narasi tanpa implementasi, itu hanya halusinasi dan Muhammadiyah tidak punya karakter itu.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Busyro Muqoddas SH MHum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah yang digelar di Gedung AR Fahruddin lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (29/9/2023).

Menurut Busyro, acara Rakernas ini dirancang sedemikian rupa oleh LHKP PP Muhammadiyah sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab atas keputusan Muktamar Ke-48 di Solo, di antaranya tentang agenda keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan.

“Selain itu juga untuk mempertegas keputusan Muktamar sebelumnya di Makassar, bahwa Muhammadiyah bergerak memperluas kawasan dan cakupan dakwahnya di bidang sosial, politik, ekonomi,” katanya.

Atas nama PP Muhammadiyah dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada LHKP PP Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan acara ini, juga kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Se-Indonesia yang telah hadir.

Dia mengatakan, Muhammadiyah itu sejak dulu adalah kumpulan insan-insan Ilahi yang selalu bergerak. Insan-insan Muhammadiyah itu tidak hanya bernarasi, berliterasi, tapi juga beraktualisasi dan berimplementasi dengan memadukan doktrin iman, islam dan amaliah-amaliah insaniah dan ihsaniyah.

“Bukti menunjukkkan telah banyak prestasi Muhammadiyah yang memadukan doktrin iman, islam dan amaliah insaniyah ihsaniyah di berbagai bidang kehidupan. Prestasi itu sudah menggambarkan data yang cukup signifaikan, yang kalau di dalam info grafis kita bisa membaca datanya. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah bukan hanya pesat secara kuantitatif tapi juga kualitatif,” ucapnya.

Alumnus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini mengatakan, prestasi tersebut perlu kita syukuri dan itu semua sesungguhnya merupakan aktualisasi dari pendekatan dan penerapan dua ayat, yaitu faidza faroghta fanshob, wa ilaa robbika farghob (QS. al-Insyirah : 7-8)

“Jadi spirit sustainability itu penting, dan sesungguhnya itu ada dalam 2 ayat tersebut, bahkan wa ilaa robbika farghob itu menggambarkan pedoman tauhid yang selalu kita pegang,” katanya.

Baca sambungan di halaman 2: Bermuhammadiyah Tidak Lepas dari Politik

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr H Busyro Muqoddas SH MHum pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHKP PP Muhammadiyah (Nely Izzatul/PWMU.CO)

Bermuhammadiyah Tidak Lepas dari Politik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2010-2022 ini menuturkan, dalam situasi sekarang ini kehadiran bapak ibu anggota LHKP Muhammadiyah menjadi lebih penting, karena bagaimanpun juga, kehidupan bermuhammadiyah ini tidak bisa lepas dari kehidupan politik.

“Ketika politik kita artikan sebagai suatu relasi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral yang menghubungkan antara negara dengan rakyat, maka pendekatan politik menjadi penting,” tandasnya.

“Tapi ketika politik hanya dijadikan alat untuk kekuasaan melulu, jadinya ya seperti situasi yang sekarang ini. Ada (kasus) Rempang, ada Wadas, ada Pakel, ada Kendeng ada Kalimantan, Morowali, Papua dan sebagainya, yang semua itu adalah sektor-sektor hilir tragedi kemanusiaan, katanya.

Menurut Busyro, terjadinya hilirisasi ini sudah merupakan kewajiban karena ada sektor hulu yang membuat produk-produk politik dan ini melibatkan pemerintah dan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) di pusat sana.

“(Produk politik) yang menghasilkan sejumlah undang-undang, yang undang-undang itu hilirnya adalah Rempang dan sebagaimana yang lain. Jadi kasus hilir tidak bisa dilepaskan dari sektor hulu,” ucapnya.

Namun dia mengaku tetap harus bersyukur ada kader-kader Muhamadiyah yang aktif di sektor hulu, di samping banyak sekali yang aktif di sektor hilir memberikan advokasi, baik itu teman-teman LBH Advokasi Publik maupun yang lain.

“Bahkan teman-teman yang ada di LHKP di daerah maupun di pusat sering kali harus terjun ke sejumlah daerah yang ada kasus,” ucapnya.

Menurutnya, ini menggambarkan bahwa proses-proses memperkuat relasi negara dengan rakyat, atau bahasa lainnya relasi politik itu justru antara lain banyak diperankan oleh Muhammadiyah. (*)

Penulis Nely Izzatul

Exit mobile version