![](https://i0.wp.com/pwmu.co/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231123-WA0009.jpg?resize=1200%2C858&ssl=1)
PWMU.CO – Ketika Anies Baswedan membahas hubungan harga telur mahal dengan korupsi saat menanggapi pertanyaan Panelis Bidang Hukum dan Demokrasi Prof Dr Aidul Fitri.
Pada momentum Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, Prof Aidul awalnya menyajikan data terakhir pada September 2023 tentang Indeks Negara Hukum tingkat global. “Indonesia termasuk salah satu dari 142 negara yang disurvei. Indeks kita itu mencapai 0,54 dan rangkingnya 66 dari 142 negara. Jadi di bawah,” paparnya.
Dia lantas menyoroti peringkat Cina yang lebih bawah. “Cina 0,46 seingat saya, rankingnya 97. Nah yang menarik, ada kesamaan antara Cina dan Indonesia. Korupsinya parah luar biasa, tapi aman. Ketertiban dan keamanannya tinggi. Skornya 0,80,” ungkapnya di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023)
Sehingga, sambung Prof Aidul, timbul pemikiran, “Jangan-jangan masyarakat kita pun lebih suka negara yang aman daripada negara yang ‘bersih’. Karena Cina itu juga aman, korupsinya tinggi, tapi maju. Kalau kita lihat indeks korupsi kita tahap rendah, tapi negara memberikan keamanan-ketertiban, jangan-jangan masyarakat kita berpikiran yang sama. Ini yang dulu dikenal sebagai nilai-nilai Asia.”
Pertanyaan kedua, soal korupsi. “Saya membaca visi misi Mas Anies dan Gus Imin. Salah satunya penegakan korupsi tanpa pandang bulu. Memang selama ini memilih bulu mungkin, ya? Apa memang merasakan baik Gus Imin maupun Mas Anies pernah didiskriminasi? Pernah bulunya dipilih, pilih-pilih bulu soal korupsi ini?” tanya Dosen UMS sekaligus pakar hukum itu.
Pria yang pernah menjadi ketua Komisi Yudisial (KY) itu lantas menanyakan, “Bagaimana caranya? Kan sekarang kota lihat ada 6 menteri yang sudah ditangkap,1 wamen, banyak kepala daerah. Mungkin bagi masyarakat tidak pandang bulu.”
Ketiga, soal sinkronisasi pembangunan. Prof Aidul menyatakan, “MPR dalam Keputusan Tahun 2014 dan 2019 itu sudah merekomendasikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Gus Imin ini kan Wakil Ketua Daerah ya. Di MPR kan jelas tentang PPHN, salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan sinkronisasi.”
Pertanyaannya, “Apakah pasangan nomor 1 ini sepakat untuk mengembalikan PPHN sesuai rekomendasi MPR? Karena menurut Muhammadiyah, selama ini kita mengalami distorsi, deviasi, dan erosi dari cita-cita negara yang terkandung dalam UUD 1945. Termasuk dalam perencanaan pembangunan.”
Masalah di Tata Kelola Pemerintah
Calon Presiden Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan SE MPP PhD mengambil kesempatan untuk menanggapi pertanyaan Prof Aidul. Dia memulai dengan menjawab pertanyaan terakhir terlebih dulu.
Pertanyaan retorik Anies munculkan, “Kalau Bapak Ibu secara random bertemu wali kota (atau) bupati, tanya kapan terakhir kali membuka UUD 1945! Tek, kaget. Tanya ekonom yang menyusun kebijakan ekonomi, kapan terakhir baca UUD 1945?”
“Kita ini sekolah yang tinggi, diberikan kesempatan macam-macam tapi lupa bahwa negeri ini tidak diatur oleh teori-teori dari luar! Negeri ini diatur sebuah teori yang bernama UUD 1945. Jadi semua pengambil kebijakan, kalau kami ditugaskan, maka yang nomor 1, baca UUD 1945, baca semua UU yang ada. Lalu semua kebijakan harus merujuk ke situ,” tegas Anies.
Menurut Anies, ada langkah-langkah yang harus dikerjakan di dalam RPJLN. Problemnya, sambung Anies, di dalam proses pemerintahan, tidak diturunkan menjadi program, kegiatan, dan ukuran. Akibatnya, statement politik tidak menjadi program, kegiatan, dan ukuran.
“Akhirnya ketika bicara misalnya tentang memajukan perekonomian dari pinggiran, statemennya ada tapi programnya tidak ada, kegiatannya tidak ada, ukurannya tidak ada. Lalu tidak tercapai. Padahal di RPJLNnya ada. Lalu kita menyalahkan RPJLN-nya,” ungkapnya.
Dari sini Anies menilai, masalahnya bukan di RPJLN melainkan di dalam tata kelola pemerintah. Anies memprediksi, “Kalaupun ini diganti, ujungnya menjadi GBHN, selama proses di bawahnya tidak terjadi, maka itu akan lewat juga!”
Kenapa di era Orde Baru itu relatif jalan? “Bukan GBHNnya menurut kami, tapi ada Bappenas yang menerjemahkan itu menjadi program, kegiatan, lalu semua kementerian jalankan program itu!” tegas pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 itu.
Baca sambungan di halaman 2: Korup tapi Aman
Discussion about this post