PWMU.CO – Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Dr Zainuddin Maliki MSi mengatakan sistem presidensial akan mengukuhkan suara presiden. Dalam tarik menarik kebijakan sebagai sesama lembaga tinggi, banyak suara DPR yang tidak memengaruhi kebijakan presiden.
“Contoh, rencana perpindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun suara DPR tidak bisa mempengaruhi keputusan tersebut,” ujarnya dalam forum Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Penataan Sistem Presidensial di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Kabupaten Gresik, Senin (9/12/19) siang.
Pemindahan ibu kota, sambungnya, memerlukan undang-undang dan oleh karena itu harus dibicarakan dengan DPR. “Faktanya memang presiden yang punya keinginan yang kuat,” ujarnya.
Zainuddin menegaskan apa yang ditetapkan presiden kalau menggunakan sistem presidensial maka yang lain tidak dianggap. “Semua apa kata dia (presiden),” ujar Anggota DPR dari Dapil Gresik-Lamongan itu.
“Dalam hal menyusun undang-undang presiden tidak bisa sendiri, melainkan harus dilakukan bersama DPR. Tetapi dengan sistem presidensial, presiden punya hak prerogratif menyusun kabinet termasuk menyusun staf khusus,” terangnya.
Pemilihan kabinet di jajaran menteri, menurutnya, bisa menjadi contoh konkret. Presiden memiliki otoritas penuh. Di luar itu pesanan partai politik atau tidak, ketetapan pemilihannya ada di tangan presiden.
Penunjukkan Nadiem Makarim, CEO Gojek, sebagai Menteri Pendidikan pun tidak ada yang bisa menolak. Pro dan kontra pun bermunculan.
“Yang kontra pun berpendapat mengapa yang jadi menteri kok tidak orang yang yang memiliki latar belakang kependidikan, semisal rektor,” paparnya di hadapan peserta.
Menurutnya, sekarang ini berpikir out of the box itu beda tipis dengan berpikir ngawur. Inginnya berpikir tidak linier malah membuat keputusan yang nyleneh. Yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat.
“Ini yang sedang disampaikan presiden kita. Kabar terhangat adalah pengangkatan staf khusus milenial kepresidenan yang salah satunya adalah bosnya bimbel online,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadyah Surabaya itu.
“Kok tidak guru, dosen, atau rektor yang diangkat. Malah bos bimbel. Inilah keputusan yang tidak ada bisa sangkal dalam sistem presidensial itu,” ungkapnya. (*)
Kontributor Ichwan Arif. Editor Mohammad Nurfatoni.
