PWMU.CO – Menarik untuk melihat fenomena demonstrasi besar-besaran yang tidak berpreseden sedang berlangsung di hampir seluruh kota di Lebanon sejak Kamis, 17 Oktober 2019 lalu.
Demo yang telah memasuki bulan yang kedua ini alih-alih berhenti, cenderung semakin meluas: bukan hanya berpusat di Sahah al-Syuhada (Martyr Square) dan Riyadh al-Shalh di depan Grand Serail, Beirut, melainkan melanda kota-kota Tripoli, Tyre, Batroun, Zahle, Nabatiyeh, Saida, dan lain-lainnya.
Bahkan demo juga didukung dan diikuti oleh diaspora Lebanon di berbagai kota dunia. Kehidupan di Lebanon praktis lumpuh sejak Jumat 17 Oktober: kantor, sekolah, dan bank diliburkan dan pusat-pusat pelayanan publik tutup sampai minggu keempat.
Dikatakan tidak ada presedennya oleh karena untuk kali pertama dalam sepanjang sejarah Lebanon modern rakyat turun ke jalan dalam jumlah yang sangat masif sepanjang siang dan malam tanpa henti dan—ini yang penting—tidak dalam sekat-sekat sektarianisme.
Seorang reporter televisi LBC melaporkan dari lapangan bahwa rakyat turun ke jalan-jalan tidak mewakili siapa pun dan tidak dipimpin oleh siapa pun. Orasi-orasi tidak mewakili kepentingan politik golongan atau sekte manapun, mereka mewakili dirinya sendiri: rakyat mewakili (penderitaan) rakyat.
Demonstrasi tanpa pimpinan dan tanpa tokoh sehingga reporter media harus mewawancarai peserta demo satu persatu: Sama persis, setidaknya mirip, dengan demo di Hongkong, Irak, dan beberapa negara di Amerika Latin baru-baru ini.
Tuntutan mereka menggelinding bak bola salju seiring dengan dinamika masa dan akhirnya teriakan massa mulai terdengar bergemuruh: tsaurah alias revolusi.
Belum begitu jelas apakah yang dimaksudkan dengan teriakan tsaurah adalah perubahan rezim yang, benar atau salah, telah dipandang mengecewakan mereka, ataukah yang lainnya.
Demo yang dipicu oleh hanya kenaikan pajak WhatsApp itu nyatanya kemudian berkembang menjadi teriakan revolusi. Mereka menyatakan “ini revolusi rakyat” (tsaurah sya’biyah), bukan revolusi sektarian (laisat tsaurah thaifiyah) dan politik kepartaian (laisat tsaurah hizbiyyah) yang sektarian.
Tampaknya mereka sedang bersepakat untuk against all political figures of all parties. Sangat mungkin mereka sudah mulai jenuh dan muak dengan sistem politik sektarian (nidhom al-thaifiyah) yang selama ini mengungkung kebebasan dan aspirasinya.
Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Lebanon rakyat dengan latar belakang agama dan sekte yang berbeda-beda turun ke jalan bergandengan, bahu-membahu, side by side, untuk meneriakkan ketidakpuasan kepada keadaan yang seperti biasanya selalu dialamatkan kepada para pemimpin negara dan pemerintah.
Sunni, Shii, Kristen Ortodoks, Katholik, Druze, dan sekte-sekte lainnya, meneriakkan tantangan kepada pemerintahan negara yang, benar atau salah, dipandang telah mengecewakan rakyat karena ketidakmampuan mengelola perekonomian dan keadian sosial.
Apakah ketidakpuasan sosial yang melahirkan tuntutan dalam aksi demo besar-besaran tersebut benar ataukah salah adalah di luar wilayah penulis untuk menilainya, apalagi mencampurinya.
Satu hal yang relevan dan aktual adalah bahwa demo yang nonsektarian tersebut terjadi justru di sebuah negara sektarian. Berdasarkan Perjanjian Thaif (Ittifaqiyah al-Thaif, the Thaif Agreement, 1989), Lebanon menerapkan sistem konfessionalisme (confessiolism) di mana pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan proporsi (pengakuan) sekte. Sistem politik ini merupakan solusi untuk mengakhiri perang sipil 1975-1989.
Partai-partai politik dihimpitkan sedemikian rupa sehingga paralel dengan sekte keagamaan. Lebanon memiliki dan mengakui 18 sekte di mana masing-masing sekte mendapatkan porsi kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip sektarian: Presiden harus dari Kristen Maronis, Perdana Menteri untuk Muslim Sunni, Ketua Parlemen bagi golongan Shii, kabinet serta parlemen dibagi rata antara Muslim dan Kristen (dengan sekte-sektenya masing-masing), dan selanjutnya dirinci (breakdown) sampai ke cabang-cabang kekuasaan di bawahnya secara konsisten vertikal dan horizontal.
Ingin revolusi total
Dalam negara dengan sistem konfessionalisme seperti itu para elite politik memanfaatkan sentimen-sentimen sektarian untuk melegitimasi dan memperkuat kepolitikannya.
Demikian juga sebaliknya kesetiaan politik publik selama ini juga diekspresikan secara sektarianistik pula. Dialektika antara elite dan massa memang bersifat sektarianistik yang parokial.
Menariknya adalah demo itu malah sebaliknya: demo nonsektarian. Sementara di sebuah negara tertentu yang mengklaim negara bangsa (nation state) unjuk rasa yang terjadi justru sebaliknya: demo sektarian, dan, ironisnya, reaksi negara pun juga tidak kalah sektariannya.
Dalam gerakan demonstrasi di seantero Lebanon kali ini konstruksi sektarianisme (nidham al-thaifiyah) seperti tersebut di atas tampaknya ada indikasi mulai digugat dan dianggap tidak lagi relevan.
Seperti telah digambarkan di atas rakyat turun ke jalan-jalan secara bersama-sama secara lintas sekte dan agama. Pada saat memasuki waktu shalat Jumat para demonstran yang beragama Islam shalat di jalan-jalan, sementara, ini sangat lah menarik, para demonstran yang beragama Kristen (al-Mashihiyyin) berdiri di antara shaf jamaah shalat Jumat tersebut sambil memegang Al-Kitab dan bersembahyang secara Kristiani yang khusyuk: sebuah koeksistensi dalam ritual dan liturgis yang sangat fenomenal sekaligus simbol dari sebuah demo yang nonsektarian.
Di tingkat akar rumput ada indikasi yang sangat kuat mulai merosotnya sentimen-sentimen sektarianisme (al-Thaifiyah) dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kehidupan yang semakin sulit dan berat rupanya melahirkan kesadaran baru bahwa sektarianisme tidak lagi relevan dibawa ke ranah kehidupan publik. Sebuah fenomena baru yang menarik untuk dicermati oleh para elite politik Lebanon dan juga di dunia lainnya.
Sekali lagi, sangat lah menarik dan mengesankan, Muslim Sunni, Muslim Shii, Druz, Kristen Maronis, Kristen Ortodox, Kristen Armenian, dan lain-lainnya, bercampur berintegrasi menjadi satu dalam lautan massa di berbagai penjuru negeri.
Mereka berorasi, meneriakkan yel-yel, bernyanyi dan bersembahyang bersama. Hanya ada sedikit amukan massa yang tidak sampai berkepanjangan: berhenti saat Lebanese Army Force (LAF) turun menangkapi pelaku anarkhisme.
Demo yang memasuki bulan kedua itu berlangsung dengan tertib dan beradab di bawah pengamanan aparat keamanan yang juga tidak kurang tertib dan beradabnya. Memang terjadi seorang korban tewas tertembak, tetapi secara umum ini gerakan massa yang tertib.
Satu hal lagi yang sangat menarik adalah terhadap aksi demo kali ini ada fenomena baru: diamnya pemain-pemain politik dunia yang selama ini bermain di Lebanon melalui proxy-nya masing-masing. Sampai bulan kedua demo masif ini, pemain-pemain politik hegemonik dunia dan regional Timur Tengah tidak seperti biasanya masih terdiam tanpa komentar.
Sangat meyakinkan mereka masih meraba-raba apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri Cedar yang dulu saking indahnya mendapatkan julukan Paris van Middle East ini. Lazimnya, sekecil apapun peristiwa politik terjadi di Lebanon dengan serta merta satu negara adidaya dunia dan dua negara adidaya regional lainnya segera melakukan intervensi politik berdasarkan kepentingan proxy-nya masing-masing.
Tapi kali ini negara-negara besar di tingkat internasional dan regional itu masih membisu dan diam seribu bahasa. Ini merupakan bukti bahwa yang terjadi kali ini adalah gerakan rakyat yang secara anatomi sangatlah baru dan sulit dipetakan.
Demo dengan genre seperti ini baru pertama kalinya terjadi dalam sepanjang sejarah modern Lebanon. Kini di bulan kedua demonstrasi rakyat, semua tawaran dan proposal yang diajukan Presiden dan Perdana Menteri, Ketua Parlemen, Kabinet, pimpinan parpol, bahkan Sekjen/pemimpin Hizbullah, ditolak secara kategoris oleh para pendemo.
Mereka hanya ingin revolusi total: Presiden turun, PM turun, Parlemen turun, partai politik turun. Semuanya tanpa terkecuali harus turun dan diadili karena korupsi. Semboyannya adalah: revolusi hari ini (tsaurah al-yaum), ganti semuanya (Kullun ya’ni kullun, all of them means oll of them).
Kini memang Perdana Menteri Saad Hariri sudah mundur dan kabinetnya bubar. Ketika Presiden Michel Aoun sibuk berkonsultasi keberbagai pimpinan lembaga negara untuk penunjukkan kabinet baru, dan parlemen ingin bersidang memenuhi tuntatan demonstarsi, pendemo memblokir seluruh akses jalan.
Kehidupan perekonomian sudah berada di tubir krisis yang serius. Bagaimana ujung dari people power ini, masih sulit untuk meramalkannya. (*)
Kolom oleh Hajriyanto Y. Thohari, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Lebanon di Beirut.
