Prof Zainuddin Maliki: Sudah Bergaji Kecil Dituduh Radikal Pula

3358
Prof Zainuddin Maliki bersama IGABA Lamongan
Prof Zainuddin Maliki bersama IGABA Kabupaten Lamongan. (Istimewa/PWMU.CO)

PWMU.CO – Memprihatinkan! Sudah gajinya kecil dituduh terpapar radikal pula. Begitu komentar Prof Dr Zainuddin Maliki MSi— anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional—ketika mendengar gaji guru kelompok bermain (KB) hanya sebesar Rp 150 ribu sebulan. “Padahal mereka telah lama mengabdi. Beberapa di antaranya sudah 15 atau 20 tahun, dengan gaji kecil.”

Menurut Zainuddin Maliki, semangat para guru KB, Bunda PAUD, dan guru-guru TK itu dalam mendidik anak yang tengah memasuki usia emas itu dengan penuh pengabdian. “Mereka memimpikan siswa-siswinya tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak dan kelak mampu membawa negeri ini menuju Indonesia berkemajuan,” ujar anggota Komisi X DPR RI itu.

Oleh karena itu, sambungnya, melihat semangat mereka rasanya sangat tidak bijak jika asal tuduh bunda PAUD yang bergaji kecil tetapi penuh kecintaan dan pengabdian itu sebagai terpapar radikal.

Selama memasuki reses masa persidangan pertama anggota DPR dari Dapil X Jawa Timur Gresik dan Lamongan ini menerima guru-guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) se-Kabupaten Lamongan, yang dipimpin oleh ketuanya, Ani Muftiroh SPdI MAg, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, Ahad (29/12/19).

Baca Juga:  Beginilah Enaknya ketika Punya PCM Besar

Zainuddin Maliki Dapat Usul KB Masuk Pendidikan Formal

IGABA se-Kabupaten Lamongan yang memiliki 140 TK dan 138 kelompok bermain itu meminta agar Komisi X DPR RI membantu mendesak pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru pembina kelompok bermain maupun guru TK.

Dalam pertemuan tersebut, Mubaidah, salah seorang guru IGABA, menitipkan pesan kepada Zainuddin Maliki agar guru-gur KB bisa masuk jalur pendidikan formal. “Kami minta guru-guru kelompok bermain dimasukkan dalam jalur pendidikan formal agar bisa mendapatkan tunjangan pendidik profesional (TPP),” ungkapnya.

Mereka juga mengeluhkan proses pencairan TPP yang tidak lancar. “Pencairan TPP antara guru dan kepala sekolah tidak bersamaan. Sering terjadi TPP guru sudah cair tetapi untuk kepala sekolah terlambat,” keluhnya.

Forum Pejuang PLPG Jatim Temuai Prof Zainuddin Maliki
Prof Zainuddin Maliki bersama Pengurus Forum Pejuang PLPG Se-Jatim. (Istimewa/PWMU.CO)

Zainuddin Maliki Temui Forum Pejuang PLPG

Di samping mengadakan pertemuan dengan IGABA Zainuddin Maliki juga menerima guru TK dan SD yang tergabung dalam Forum Pejuang PLPG se-Jawa Timur, di Lamongan. Diyana Mufida, Ketua Forum Pejuang PLPG se-Jawa Timur mengungkapkan nasib peserta PLPG yang tidak jelas kelanjutannya setelah digantikan dengan PPG.

Baca Juga:  Soal Impor Rektor, Prof Zainuddin Maliki Sebut Kontraproduktif, Rektor Umsida: Banyak Orang Indonesia Hebat

“Kami memang belum lulus UTN tetapi aturannya berhak mengulang hingga empat kali, sehingga mestinya masih bisa mengulang,” ungkap Diyana yang didampingi anggota Forum Pejuang PLPG dari Surabaya, Jombang, dan Tuban itu.

SMA Muhammadiyah 1 Taman

“Banyak di antara kami yang sudah inpassing, tetapi dinyatakan tak berguna lagi. SIMPKB kami sudah diblokir oleh LPMP. Alasannya PLPG sudah dihapus. Tetapi kenapa kami tidak diberi jalan keluar,” keluh guru TK Bluluk Lamongan itu.

Zainuddin Maliki mencatat dan menaruh perhatian terhadap keluhan para guru KB, TK, dan SD tersebut. “Tentu kami akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan para kesejahteraan para guru anak-anak bangsa yang masih di usia dini, notabene adalah masa di mana mereka itu harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik,” ucap mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Surabaya itu.

“Guru kelompok bermain jangan ditelantarkan, dan guru-guru yang PLPG-nya belum tuntas itu harus dicarikan jalan keluar,” tandasnya. (*)

Editor Mohammad Nurfatoni.